Kasus mafia tanah di Indonesia masih merajalela. Bahkan, jumlahnya lebih dari 58.000 kasus dalam 12 tahun terakhir.
Dari jumlah tersebut, sudah banyak pula yang diselesaikan. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), per 3 November 2026, ada 35.294 atau 60 persen kasus mafia tanah sudah diselesaikan.
"Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%," ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN, Yaved Duma Parembang, dikutip dari keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yaved menjelaskan, khusus tahun 2026 ada 3.392 kasus pertanahan, sementara limpahan kasus dari tahun-tahun sebelumnya ada 21.000, jadi total ada sekitar 24.392 kasus. Dari jumlah tersebut, ada 1.164 kasus yang sudah diselesaikan sepanjang 2026.
"Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan," terangnya.
Sebagai informasi, penanganan kasus pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN dibedakan menjadi tiga kategori sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. Pertama, ada sengketa pertanahan yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Kedua, ada konflik pertanahan yaitu perselisihan yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas. Ketiga, ada perkara pertanahan yaitu perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
(abr/das)




























































