Keberadaan mafia tanah di Indonesia terus meresahkan masyarakat. Selama 12 tahun terakhir, ada puluhan ribu kasus mafia tanah.
Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, ada lebih dari 58.000 kasus pertanahan terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, per 3 November 2026, total ada 35.294 kasus yang sudah diselesaikan.
"Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%," ujar Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dikutip dari keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penanganan kasus pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN dibedakan menjadi 3 kategori sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. Pertama, ada sengketa pertanahan yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Kedua, ada konflik pertanahan yaitu perselisihan yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas. Ketiga, ada perkara pertanahan yaitu perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Yaved menjelaskan, khusus tahun 2026 ada 3.392 kasus pertanahan. Dari jumlah tersebut, ada 1.164 yang sudah diselesaikan.
"Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan," terangnya.
(abr/das)




























































