Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi eks Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu. Lantas, apa tanggapan praktisi hukum terkait dengan putusan tersebut?
Pakar hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica Bengkulu, Firnandes Maurisya menilai putusan kasasi tersebut menjadi bagian akhir dari proses peradilan pidana yang telah dijalani Ahmad Kanedi. Putusan itu sekaligus harus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum (APH) dalam menangani perkara pidana ke depan.
Menurut Firnandes, dengan keluarnya putusan kasasi yang membebaskan Ahmad Kanedi dari dakwaan penuntut umum, maka proses peradilan terhadap mantan wali kota tersebut pada prinsipnya telah selesai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada prinsipnya proses peradilan terhadap Ahmad Kanedi telah selesai, dengan keluarnya putusan tingkat kasasi yang membebaskan Ahmad Kanedi dari dakwaan penuntut umum," kata Firnandes, Senin.
Firnandes menjelaskan, putusan bebas tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan di tingkat kasasi. MA dinilai telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, baik pada tingkat pertama maupun banding.
Firnandes juga menilai putusan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan pentingnya pemeriksaan perkara secara cermat dan teliti oleh lembaga peradilan tertinggi.
"Vonis bebas ini merupakan proses akhir. MA telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dari proses tingkat pertama dan banding atas perkara tersebut," jelasnya.
Meski demikian, Firnandes mengingatkan bahwa dalam proses peradilan pidana tidak dikenal istilah kalah atau menang. Namun, putusan bebas terhadap Ahmad Kanedi harus menjadi catatan penting bagi aparat penegak hukum agar ke depan lebih mengedepankan prinsip-prinsip hukum dalam setiap proses penanganan perkara.
Menurutnya, evaluasi tersebut terutama diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Aparat penegak hukum harus memastikan setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Memang dalam proses peradilan pidana ini tidak dikenal istilah kalah-menang. Namun, vonis bebas ini harus menjadi catatan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum ke depannya," katanya.
Firnandes menambahkan, pemberlakuan KUHAP baru juga harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Regulasi tersebut diharapkan semakin memperjelas batas-batas kewenangan aparat dalam menjalankan tugas, sehingga seluruh proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor prinsip dan kaidah hukum.
Firnandes berharap, ke depan setiap perkara yang dilimpahkan ke persidangan benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum dan didukung proses penanganan yang profesional, objektif, serta transparan.
"APH harus memperbaiki proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara korupsi dan pidana lainnya. Dengan KUHAP baru yang lebih menegaskan batas-batas kewenangan APH, aparat harus bekerja berdasarkan prinsip hukum. Sehingga apa yang diajukan ke persidangan sudah sesuai aturan dan tidak terkesan tebang pilih," ujarnya.
Bukan Perbuatan Melawan Hukum
Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Prof Herlambang mengatakan dari awal perkara tersebut memang bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Herlambang menjelaskan, dakwaan dari jaksa menyebutkan bahwa mantan wali kota disalahkan karena mengetahui adanya perjanjian yang telah dibuat di hadapan notaris dengan pihak Mega Mall sebelumnya. Perjanjian tersebut dinilai sudah berjalan dan diketahui oleh terdakwa yang kemudian dibuatkan notaris.
"Kalau notaris yang membuat, berarti perbuatan itu sesuai dengan hukum, bukan melawan hukum. Tidak mungkin notaris membuat sesuatu yang melawan hukum karena mereka punya kode etik dan pengetahuan," kata Herlambang, Senin (9/11/2026).
Lebih lanjut, Herlambang menyoroti terkait permasalahan hak negara dan hak tanah yang tidak beralih. Dalam kasus ini, yang beralih haknya hanyalah hak guna bangunan (HGB), sementara hak atas tanah tetap dipegang oleh pihak pemerintah daerah (Pemda). Oleh karena itu, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dinilai bebas karena tidak melakukan pengalihan hak tanah Pemda ke pihak perusahaan lain.
Herlambang menyampaikan, apresiasi kepada Majelis Hakim yang dinilai sudah semakin berani dalam menegakkan keadilan. Keberanian ini dinilai sejalan dengan kewenangan besar yang diberikan kepada hakim melalui Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009).
"Hakim adalah pemegang mandat kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab menegakkan keadilan menurut konstitusi," tegasnya.
Herlambang berharap ke depan para penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, dapat lebih cermat dalam melihat substansi perkara agar tidak semua tindakan langsung disangkakan sebagai bentuk tindak pidana korupsi.
"Kasus-kasus pembebasan lahan serupa di Bengkulu, seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, dapat menjadi pembelajaran bersama agar penegakan hukum pidana dapat dilakukan secara lebih hati-hati dan berkeadilan," ungkapnya.
(csb/csb)



























































