Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi dalam perkara dugaan korupsi penggelolaan Mega Mall Bengkulu. Dalam putusan tersebut, Ahmad Kanedi dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan.
Putusan kasasi itu dibacakan pada 3 November 2026 sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim MA mengabulkan permohonan kasasi Ahmad Kanedi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putusan ini menjadi babak baru sekaligus perkembangan penting dalam perjalanan kasus dugaan korupsi pengelolaan aset daerah yang sebelumnya menjerat mantan Wali Kota Bengkulu periode 2007-2012 tersebut.
Berdasarkan data perkara nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl, Majelis Hakim yang memutus perkara ini diketuai Prim Haryadi, dengan anggota Sinintha Yuliasih Sibarani, dan Sigid Triyono.
Menanggapi petikan putusan MA tersebut, kuasa hukum Ahmad Kanedi, Hotma T. Sihombing mengaku belum dapat memberikan banyak komentar.
Saat ini, kata dia, pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan kasasi untuk mengetahui secara rinci pertimbangan hukum Majelis Hakim.
"Nanti kami akan melaporkan ke PN Bengkulu dan JPU, masih menunggu salinan," kata Hotma saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kamis (5/11/2026).
Hingga saat ini, pihak kuasa hukum masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum menyampaikan keterangan lebih lanjut terkait langkah berikutnya.
Sebelumnya, Ahmad Kanedi divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada 12 Maret 2026. Ia dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan.
Dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menyebut perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 147 miliar. Namun, Ahmad Kanedi tidak dibebankan pembayaran uang pengganti karena berdasarkan fakta persidangan dinyatakan tidak menerima aliran uang dalam perkara tersebut.
Kasus ini sendiri bermula dari penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terkait dugaan korupsi pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bengkulu yang menjadi lokasi pembangunan Mega Mall dan PTM.
Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terdapat persoalan dalam pengelolaan lahan milik pemerintah daerah serta penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari kerja sama pengelolaan kawasan tersebut.
Saat proses penyidikan, Kejati Bengkulu juga melakukan penyitaan terhadap bangunan dan tanah Mega Mall serta PTM dengan luas keseluruhan sekitar 15.662 meter per segi.
Dengan dikabulkannya kasasi tersebut, putusan MA sekaligus membatalkan vonis bersalah yang sebelumnya dijatuhkan kepada Ahmad Kanedi di tingkat pertama.



























































