Founder Yayasan UIGM Marzuki Alie meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, untuk membuka ruang dialog dan mediasi untuk menyelesaikan polemik pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap lahan serta bangunan milik yayasan sebesar Rp 2,3 miliar.
Marzuki Alie berharap persoalan pajak tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kajian hukum dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai persoalan perpajakan justru berdampak terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan," katanya kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Marzuki, Yayasan IGM memiliki pandangan bahwa lahan dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang pendidikan serta tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan termasuk objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB-P2.
"Pandangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,"ungkapnya.
Marzuki menegaskan Yayasan IGM merupakan badan penyelenggara pendidikan yang menerapkan prinsip nirlaba. Menurutnya, prinsip tersebut bukan berarti lembaga pendidikan dilarang menerima pembayaran biaya pendidikan dari peserta didik.
Namun, seluruh penerimaan tersebut harus dikembalikan untuk menunjang operasional dan pengembangan kualitas pendidikan.
"Prinsip nirlaba bukan berarti lembaga pendidikan tidak boleh menerima biaya pendidikan. Tetapi seluruh penerimaan digunakan kembali untuk mendukung operasional dan pengembangan mutu pendidikan," jelasnya.
Dia memaparkan, pembiayaan pendidikan di lingkungan IGM mencakup pembayaran penuh, pembayaran sebagian, hingga pemberian beasiswa. Bahkan, yayasan juga menyediakan beasiswa 100 persen bagi peserta didik yang membutuhkan.
Dana yang diterima yayasan digunakan untuk membayar gaji guru dan dosen, kebutuhan operasional, laboratorium, listrik, air, internet, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
Polemik pengenaan PBB-P2 terhadap Yayasan IGM mencuat setelah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menerbitkan surat Nomor 973/2642/Bapenda/2026. Dalam surat tersebut, Yayasan IGM dinyatakan sebagai objek yang dikenakan PBB-P2.
Salah satu pertimbangan pengenaan pajak adalah adanya pungutan atau iuran rutin dari peserta didik, termasuk uang pendadaran, uang pangkal, dan uang bangunan.
Marzuki menilai adanya penerimaan biaya pendidikan tidak serta-merta menghilangkan karakter nirlaba sebuah yayasan pendidikan.
"Kami menolak dengan tegas surat Bapenda tersebut karena kami berpandangan bahwa ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan nirlaba harus menjadi pertimbangan dalam menentukan status pengenaan PBB-P2," tegasnya.
Selain penetapan pajak, Marzuki juga menyoroti pemasangan spanduk pemberitahuan tagihan pajak oleh Bapenda di lingkungan Yayasan IGM.
Menurutnya, pemasangan spanduk tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang telah beroperasi selama 28 tahun tersebut.
Dalam kesempatan itu, Marzuki turut memberikan klarifikasi terkait informasi yang menyebut Yayasan IGM pernah kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Pajak.
Dia menjelaskan gugatan sebelumnya di PTUN dinyatakan tidak dapat diterima karena berkaitan dengan persoalan kompetensi absolut. Sementara itu, menurut Marzuki, pihaknya belum pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.
Terkait pemanfaatan Gedung Graha IGM, Marzuki menyebut bangunan tersebut pada dasarnya digunakan untuk kegiatan pendidikan, keagamaan, dan berbagai aktivitas yayasan.
Jika pada waktu tertentu terdapat penyewaan gedung kepada masyarakat, hasil penerimaannya masuk ke rekening yayasan dan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial serta bantuan keagamaan.
Marzuki mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali mengajukan permohonan pertemuan kepada Pemkot Palembang untuk membahas persoalan PBB-P2 tersebut. Namun, hingga kini permohonan itu menurutnya belum mendapatkan tanggapan.
Karena itu, dia kembali berharap Pemkot Palembang bersedia membuka ruang mediasi agar polemik tersebut tidak berlarut-larut.
"Kami berharap pemerintah kota bersedia melakukan mediasi agar perbedaan pandangan mengenai pengenaan PBB-P2 dapat diselesaikan berdasarkan kajian hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.



























































