Rektor sekaligus Founder Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Marzuki Ali menegaskan pihaknya tidak ingin membayar pungutan yang dinilai bertentangan dengan aturan penyelenggaraan pendidikan. Dia meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama pemerintah.
Marzuki mengatakan, berdasarkan pemahamannya terhadap sejumlah undang-undang, peraturan pemerintah (PP), serta peraturan menteri, lembaga pendidikan memiliki ketentuan terkait penyelenggaraan dan perizinan yang harus dipatuhi.
Menurutnya, apabila lembaga pendidikan diwajibkan membayar pungutan yang tidak sesuai ketentuan, hal itu justru berpotensi bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya tidak berorientasi komersial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita bayar, berarti melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, kita tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan lagi. Syaratnya kan harus sesuai ketentuan, tidak boleh komersial," ujar Marzuki,Jumat (30/0/2026).
Meski demikian, Marzuki menyatakan UIGM tetap akan mengikuti keputusan apabila nantinya ada ketetapan resmi dari kementerian maupun lembaga pemeriksa yang berwenang. Dia menegaskan pihaknya tidak bermaksud mengabaikan keputusan pemerintah.
"Kalau dalam keputusannya nanti, misalnya menteri mengatakan bayar atau BPK mengatakan bayar, ya sudah kami jalani. Artinya, kami juga harus tahu bahwa kami tidak salah. Tetapi jangan sampai sekarang kami sudah menjelaskan, tetapi tidak ada ruang untuk klarifikasi," katanya.
Marzuki berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan bisa dibahas secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dia bahkan menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama pemerintah kota dan DPRD Kota Palembang.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil keputusan.
"Kami ingin duduk bersama, bisa di DPRD Kota, khususnya Komisi II. Kita mengurus negara ini sama-sama, antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Kalau bisa bersama-sama, insyaAllah negara ini maju. Tidak boleh masyarakat bermusuhan dengan pemerintahnya," jelasnya.
Dia juga menyinggung Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan apabila terdapat keputusan atau kebijakan yang belum dipahami oleh pihak yang terdampak.
"Kalau ada keputusan yang tidak jelas, dijelaskan. Begitu caranya, kecuali memang ada hal yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh diumumkan. Jalankan saja asas-asas umum pemerintahan yang baik," tambahnya.
Terkait rencana pertemuan dengan Pemkot Palembang, Marzuki mengaku masih menunggu undangan atau pemberitahuan dari pihak pemerintah. Dia memastikan siap hadir apabila diminta memberikan penjelasan.
"Kalau dipanggil, baik melalui telepon maupun WhatsApp, kami datang. Mau bertemu secara formal boleh, mau ngobrol juga boleh. Saya terbuka, tidak ada masalah," tutupnya.



























































