Seorang pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu, Lampung, dicopot dari jabatannya. Pencopotan tersebut menyusul penyidikan kasus dugaan pemerasan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sertifikasi guru yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag Lampung Zulkarnain membenarkan adanya penonaktifan pejabat tersebut. Dia menyebut pejabat yang dimaksud merupakan salah satu kepala seksi yang terindikasi terkait perkara tersebut.
"Kalau yang bersangkutan sudah kita nonjobkan ya, kepala seksi (jabatan). Terindikasi salah satunya pejabat, itu sudah kita nonjob-kan dan sudah kita laporkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama agar lancarnya proses penyidikan di kejaksaan," ujar Zulkarnain, Senin (16/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulkarnain mengatakan keputusan tersebut diambil agar proses hukum yang sedang berjalan tidak terganggu. Dia juga menyatakan mendukung langkah Kejari Pringsewu dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
Menurutnya, pengungkapan perkara ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pegawai kemenag di Lampung agar tidak menyalahgunakan jabatan, terutama dengan memotong dana yang menjadi hak guru dan madrasah.
Dia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pungutan liar maupun pemotongan dana BOS dan sertifikasi guru, baik di madrasah negeri maupun swasta.
"Ketika oknum masih ada yang melakukan itu, kami berterima kasih kepada kejaksaan agar ini terang-benderang dan memberikan efek jera. Seluruh aparat yang berada di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung jangan coba-coba bermain untuk menzalimi atau memotong hak-hak orang, termasuk BOS dan sertifikasi guru, baik negeri maupun swasta," katanya.
Pihaknya juga telah menempuh sejumlah langkah pengawasan internal. Di antaranya pemeriksaan administrasi, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), serta rotasi pegawai yang dinilai terlalu lama menduduki jabatan tertentu.
Dia menilai pergantian pejabat menjadi salah satu upaya untuk memperkecil peluang terjadinya penyimpangan akibat penyalahgunaan kewenangan.
"Kalau orang sudah terlalu lama biasanya trik-triknya sudah terlalu banyak, sehingga ada regenerasi ke depannya untuk yang lebih baik," jelasnya.
Terkait kemungkinan adanya praktik serupa di wilayah lain, Zulkarnain menyebut pengawasan terus dilakukan di seluruh kantor Kemenag kabupaten/kota. Dia mengklaim sejauh ini hampir tidak menemukan laporan pemotongan hak guru dan madrasah di daerah lain, termasuk di Bandar Lampung.
Dia pun meminta para guru dan pengelola madrasah yang merasa mengalami pemotongan dana agar segera melaporkan dengan memberikan bukti.
"Saya imbau kepada siapa pun yang menjadi korban, guru maupun madrasah yang terkena potongan, laporkan saja segera dengan bukti sehingga kita akan proses. Jangan pernah takut," tegasnya.
Diketahui, penyidik Kejari Pringsewu sebelumnya menggeledah kantor Kemenag Kabupaten Pringsewu pada Selasa (10/11/2026). Penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.00 WIB-15.00 WIB.
Dalam kegiatan tersebut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk bagian pendidikan madrasah, keuangan, dan kepegawaian. Penggeledahan dilakukan untuk menemukan serta menyita dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan.



























































