Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir mengajukan upaya hukum banding atas putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap Kadis PMD Samosir, Fitri Agust Karo-karo dalam kasus korupsi bantuan bencana banjir bandang dari Kemensos. Sebelumnya terdakwa divonis 1 tahun penjara.
Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Samosir menuntut Fitri Agust Karo-karo agar dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Jaksa meyakini terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi.
Kasi Intel Kejari Samosir, Juna Karo-karo mengatakan jaksa menempuh banding karena putusan yang dijatuhi hakim jauh dari tuntutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita melakukan banding karena putusan hakim jauh dari tuntutan sehingga melakukan upaya hukum," ujar Juna kepada detikSumut, Senin (9/11/2026).
Juna juga mengatakan adanya perbedaan penerapan Pasal dalam kasus yang menjerat Agust Karo-karo. Jaksa menggunakan dakwaan primer Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Namun, dalam putusan yang dibacakan Kamis (5/11/2026), Majelis Hakim PN Medan menyatakan Fitri terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor.
Perbedaan penerapan pasal tersebut berkaitan dengan konstruksi tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 2 UU Tipikor mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
Sementara, Pasal 3 UU Tipikor mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara.
Dalam ketentuan KUHP Nasional, kedua pasal tersebut memiliki padanan pengaturan, yakni Pasal 603 untuk Pasal 2 UU Tipikor dan Pasal 604 untuk Pasal 3 UU Tipikor.
"Selanjutnya, memori banding akan diserahkan ke PN Medan disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan," imbuh Juna.
Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 60 juta. Dengan ketentuan, apabila kewajiban tersebut tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan memperoleh hukum tetap maka akan diganti dengan pidana pengganti selama 3 bulan kurungan.
Sebelumnya, Agust dituntut jaksa dari Kejari Samosir selama 4 tahun penjara dan pidana denda Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan apabila kewajiban tidak dibayar.
Agust diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 516 juta lebih dikurangi dengan uang yang telah dititipkan di Kejaksaan Samosir, sehingga sisa UP harus dibayar terdakwa Rp 435 juta.
Dengan ketentuan, apabila setelah putusan memperoleh hukum tetap paling lambat selama sebulan, terdakwa tidak membayar kewajiban tersebut maka diganti pidana pengganti selama 2 tahun penjara.
Diketahui kasus ini berawal pada 13 November 2023 saat terjadi banjir bandang di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Akibat bencana tersebut terjadi kerusakan lahan pertanian milik 308 kepala keluarga.
Sebagai upaya pemulihan ekonomi korban bencana, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) berupa Bantuan Penguatan Ekonomi Korban Bencana Alam.
Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, sebanyak 303 kepala keluarga dinyatakan layak menerima bantuan sebesar Rp 5.000.000 per keluarga dengan total anggaran Rp 1.515.000.000 (Rp 1,5 miliar).
Berdasarkan Laporan Akuntan Publik Nomor 041/KAP-GAR/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025. Akibat perbuatan terdakwa, diduga memperkaya diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 516.298.000.
Simak Video "Video Menkeu Purbaya Kunjungi Korban Gempa NTT, Beri 1 Truk Sembako"
[Gambas:Video 20detik](mjy/mjy)



























































