World Justice Project (WJP) telah menilai penegakan hukum di 143 negara di dunia melalui Indeks Supremasi Hukum 2026. Penilaian ini dilakukan secara global untuk menyoroti melemahnya pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif hingga campur tangan politik di pengadilan.
Berdasarkan Indeks Supremasi Hukum WJP, penegakan hukum mengalami penurunan di 62 persen negara pada 2026. Prinsip supremasi hukum sendiri berarti bahwa pemerintah, lembaga, dan individu bertanggung jawab kepada hukum yang diterapkan secara adil dan konsisten.
Ada delapan faktor yang diukur oleh WJP tentang supremasi hukum, yaitu:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Batasan kekuasaan pemerintah
- Pemerintahan yang terbuka
- Korupsi
- Hak-hak fundamental
- Keamanan
- Penegakan peraturan
- Peradilan perdata
- Peradilan pidana
Skor akhir berada pada skala 0-1 dengan 0 terendah dan 1 yang tertinggi. Skor yang tertinggi berarti menunjukkan tingginya supremasi hukum di negara tersebut.
Eropa Mendominasi
Berdasarkan Indeks Supremasi Hukum 2026, negara-negara dari Eropa masih jadi yang kuat soal penegakan dan ketaatan hukum. Denmark berhasil mempertahankan posisi pertamanya.
Norwegia, Finlandia, dan Swedia menyusul di peringkat selanjutnya. Sementara Selandia Baru menjadi satu-satunya negara di luar Eropa yang masuk sepuluh besar.
Berikut negara-negara dengan skor Indeks Supremasi Hukum 2026 tertinggi, dikutip dari Visual Capitalist.
Daftar 10 Negara dengan Pemerintahan yang Paling Taat Hukum di Dunia Berdasarkan Indeks Supremasi Hukum
1. Denmark
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,90
2. Norwegia
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,89
3. Finlandia
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,87
4. Swedia
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,86
5. Luksemburg
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,83
6. Jerman
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,83
7. Selandia Baru
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,83
8. Irlandia
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,82
9. Belanda
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,82
10. Estonia
Skor Indeks Supremasi Hukum: 0,82
Indonesia Tertinggal Jauh
Menurut pemeringkatan ini, Indonesia berada di peringkat ke-77 dengan skor 0,51. Peringkat ini masih kalah dari Malaysia (skor 0,57) dan Singapura (0,79).
Skor ini menunjukkan bagaimana kondisi hukum dan kelembagaan di dalam setiap wilayah. Termasuk kebebasan berekspresi yang menurun dan pembatasan sipil serta jurnalis dalam mengawasi pemerintahan.






























































