Liputan6.com, Depok - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas menolak adanya rencana pembangunan sekolah rakyat, berada di kawasan hutanUI. Sebelumnya, beredar wacana pembangunan sekolah rakyat akan menggunakan lahan kawasan hutan UI.
Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI, Hafidz Hernanda mengatakan, Hutan Kota UI bukan lahan kosong yang dapat dikorbankan hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaan semata. BEM UI menilai hutan kota UI terdapat kehidupan yang harus dıjaga, dan keselamatan bersama yang tidak dapat di tawar. BEM UI menilai, hutan kota merupakan salah satu penyokong udara bersih untuk kehidupan.
"Kami Aliansi BEM se-UI, mengutuk keras segala bentuk tindakan yang membahayakan keberlangsungan ruang ekologis. Atas nama pendidikan sekalipun, kebijakan destruktif yang membahayakan lingkungan tidak dapat dibenarkan," ujar Hafidz, Rabu (18/11/2026).
Advertisement
Hafidz menjelaskan, wacana penggunaan kawasan hutan kota untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kejahatan negara terhadap ruang ekologis. Hutan Kota UI merupakan paru-paru kota penyangga wilayah Jakarta-Depok yang berfungsi sebagai daerah resapan air, pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus ruang penelitian ilmiah bagi para akademisi.
"Jika tutupan hutan digantikan bangunan dan permukaan kedap air, fungsi ekologis yang selama ini menopang kehidupan akan ikut terdesak. Kerugiannya harus ditanggung masyarakat sekitar dan generasi yang bahkan belum sempat menyuarakan kepentingannya," jelas Hafidz.
Aliansi BEM se-UI meminta Pemerintah maupun pihak UI membatalkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang menggunakan kawasan Hutan Kota Ul. Tidak hanya itu, BEM UI meminta menghentikan segala bentuk alih fungsi ruang ekologis kampus yang merusak fungsi lindung, resapan air, serta habitat keanekaragaman hayati.
"Memenuhi mandat Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dengan menaati rencana tata ruang dan zona konservasi Hutan Kota UI, serta memastikan pembangunan disekitarnya tidak merusak keutuhan ekosistem kawasan," tegas Hafidz.
Aliansi BEM se-UI menolak segala bentuk budaya dan pendekatan militeristik ke dalam ekosistem pendidikan demi menjaga kebebasan akademik. Aliansi BEM se-UI meminta pemerintah mengalihkan rencana pembangunan aset lahan negara nonkonservasi yang layak dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak masyarakat sekitar.
"Melibatkan seluruh sivitas akademika Ul serta masyarakat terdampak dalam setiap pengambilan keputusan yang mengancam ruang kolektif," terang Hafidz.
Sekolah Rakyat di Kawasan Hutan UI
Sebelumnya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, buka suara soal pro kontra rencana membangun sekolah rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Menurutnya, rencana itu bukan merupakan usulan akhir, baru sebuah alternatif dari rencana pembangunan sekola rakyat.
"Untuk memutuskan satu lahan itu memenuhi syarat atau tidak, kita harus membahasnya bersama dengan Kementerian PU. Banyak sekali syaratnya, mulai dari AMDAL, pasokan air, hingga kemiringan lahan," ujarnya pria akrab disapa Gus Ipul, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, wacana itu muncul setelah pihaknya berkoordinasi dengan Gubernur Jakarta dan Rektor UI soal kebutuhan lahan untuk membangun gedung permanen sekolah rakyat Jakarta. Jika di tengah kota Jakarta, rasanya rencana itu sulit direalisasi mengingat pembangunannya untuk menampung 3.000 siswa. Sementara mencari lahan seluas 5 hektare saja, sangat sulit di Jakarta.
"Karena ini untuk pembangunan Sekolah Rakyat Jakarta, maka saya berkoordinasi, dan berharap ada lahan yang bisa digunakan untuk membangun Sekolah Rakyat," katanya.
Ada beberapa alternatif yang disampaikan. Pertama di Cawang atau di Duren Sawit seluas 1,5 hektare. Kemudian, di Rawamangun seluas 2,5 hektare dan lahan di sisi Jakarta yang berdekatan dengan Depok tetapi bukan Hutan Kota UI seperti yang ramai dibicarakan.
"Di Depok ini kebetulan lahannya masih luas, itu dijadikan salah satu alternatif," ujarnya.
Dia juga menegaskan dalam pertemuan itu Gubernur Pramono tidak pernah menunjuk Hutan Kota UI sebagai lokasi usulan. Pramono hanya menyebut beberapa titik yang luasannya satu sampai dua heklare.
"Dan itu sebagai alternatif juga," katanya.
Gus Ipul kembali menegaskan penggunaan Hutan Kota UI sebagai rencana lokasi pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Jakarta tak pernah muncul saat koordinasi pihaknya baik bersama Rektor UI dan Gubernur Pramono. Meski sempat ada opsi menggunakan sebuah lahan di Depok atau sisi kampus UI yang mengarah Jakarta.
"Itu sudah dipastikan tidak. Kami juga tidak mengusulkan, Rektor UI juga tidak mengusulkan itu. Dan pembahasan dengan Pak Gubernur DKI waktu itu juga tidak. Tetapi ini bagian dari pembahasan hutan kota yang akan dikerjasamakan antara UI dengan DKI. Karena kami ingin dalam pembahasan itu juga menyinggung soal rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kampus UI yang di luar hutan kota tersebut. Jadi sekali lagi clear," tegasnya.
Pada lokasi-lokasi alternatif yang sempat muncul juga belum tentu sesuai ketentuan. Adapun sejumlah ketentuannya, tidak rawan bencana. Oleh diperlukan peninjauan lebih dulu baik oleh tim Kemensos, Pemprov DKI dan UI.
"Baru nanti ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Setelah PKS baru dibahas pemenuhan syarat-syarat yang lain. Jadi masih panjang, tidak langsung tiba-tiba dibangun," ujarnya.
"Jadi sekali lagi ini sekaligus menjadi klarifikasi. Sekolah Rakyat pasti dibangun di lahan yang memenuhi syarat. Tidak hanya Kementerian Sosial yang menentukan, tapi bersama dengan Kementerian PU dan Pemerintah Daerah. Biasanya kita pleno. Jadi tidak ada yang mengambil keputusan sendiri, tapi diputuskan bersama," tegas Gus Ipul.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Advertisement
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8259592/original/057928600_1781507421-guru_sekolah_rakyat_-_cek_fakta.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9397660/original/091674700_1794644887-Prabs_Muhammadiyah.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5394041/original/089298400_1761624141-1000019695.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9312395/original/029328500_1785490278-Screenshot_2026-07-31_154400.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400760/original/003098000_1795012537-VID-20261118-WA0053_2_.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391954/original/072137000_1793958689-Vertical_500x656_-_Dayatana.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400791/original/005108000_1795016123-c843936a-556b-4f97-88fe-ecf7b59805de.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400632/original/085883200_1794996899-IMG_6081.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399833/original/026045200_1794923542-1362a470-c01c-4eb5-9f5f-bc2df51f4c26.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398106/original/007827400_1794725724-WhatsApp_Image_2026-11-15_at_1.29.54_PM__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395218/original/051780400_1794382367-1000470660.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394714/original/091279300_1794326757-Kasatgas_PRR_Pascabencana_Sumatera_Muhammad_Tito_Karnavian_mengunjungi_Masjid_Giok_di_Kabupaten_Nagan_Raya.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5672844/original/088874200_1778500755-WhatsApp_Image_2026-05-11_at_17.39.23.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393878/original/030670200_1794263476-IMG-20261109-WA0074.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9384842/original/038343100_1793183418-IMG_5436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9354358/original/056083700_1790048825-1001035495.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9345690/original/067748100_1789050705-WhatsApp_Image_2026-09-10_at_21.02.17.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447736/original/015145700_1765962219-Vertical_500x656_-_SIXtainability.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400402/original/035637100_1794988790-WhatsApp_Image_2026-11-18_at_2.23.33_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400026/original/030410600_1794972246-_DSC3921.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9292496/original/090511000_1783600392-NTB_Karbon.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5579843/original/047446500_1778100078-bhavitha.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395696/original/023160700_1794418118-WhatsApp_Image_2026-11-12_at_00.15.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396488/original/000643100_1794488747-IMG-20261112-WA0010_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395039/original/009443800_1794377424-IMG-20261110-WA0061.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5487907/original/007579500_1769683336-Huta_Kota_Rejang_Lebong.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393311/original/068751500_1794206004-162342.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393025/original/080611300_1794188920-Foto_6__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4952251/original/088033100_1727224556-WhatsApp_Image_2024-09-25_at_07.34.35.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400809/original/020537200_1795020904-1000141662.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9373952/original/061275300_1792020047-persib_7.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398368/original/024742900_1794799081-704077.jpg)