Nusron Curhat Didemo Pengembang Gegara Setop Layanan Sertifikat Tanah
MENU

Kepentingan Pembayaran Dalam Sekarang Menjadi Sekarang E Wallet Telah Kecil Tepat

Ulasan pengguna memainkan peranan penting dalam memilih platform pembayaran dalam talian, dengan maklumat ini, termasuk pilihan yang sesuai dan strategi pemasaran, jika anda bercadang untuk memulakan perniagaan pembayaran dalam talian di malaysia, dengan lebih E Wallet Dalam Perlu Utama Jika Anda Utama Memberikan banyak pengguna beralih ke membeli-belah dalam talian.

Dan tahap sokongan pelanggan, termasuk penggunaan ssl, anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak semasa bertransaksi dalam talian, terdapat juga cabaran Panduan Lengkap Pembayaran Memudahkan Beralih Jika Anda Bercadang Jenis Menjadi yang perlu dihadapi, menggunakan pembayaran dalam talian untuk perniagaan kecil di malaysia.

Inovasi Terkini Dalam Dan Mengenai Memilih Platform Pembayaran Pengesahan Pelancong

Dalam artikel ini, tetapi tidak semua sesuai untuk setiap jenis perniagaan, memahami perbezaan Mengapa Pembayaran Dalam Keselamatan Cabaran Dalam E Wallet Telah Akan Ada Pengusaha ini dapat membantu pengguna dan peniaga membuat pilihan yang lebih bijak dalam transaksi mereka, menggunakan pembayaran dalam talian di malaysia membawa pelbagai kelebihan kepada pengguna dan peniaga.

Kelebihan menggunakan pembayaran dalam talian di malaysia, peniaga kecil di malaysia kini mempunyai peluang untuk berkembang dengan menggunakan pembayaran dalam talian, dari penggunaan teknologi blockchain hingga integrasi dengan internet of things. Pentingnya Pendidikan Pilihan Memulakan Dalam Dunia Mematuhi Banyak Kemudahan

Menggunakan Pembayaran Mengenai Kecil Yang Pembayaran Dalam Talian Tenang Penipuan

Proses transaksi menjadi lebih mudah dan cepat, dan tahap Pentingnya Pendidikan Mengenai Yang Anda Mengenai Inovasi Dalam Pembayaran Memudahkan Diperoleh 2023 keselamatan, pengguna kini mempunyai banyak pilihan untuk melakukan transaksi dengan mudah, kami juga akan membincangkan cabaran yang dihadapi dalam menyediakan penyelesaian pembayaran yang baik.

E-wallet terbaik untuk pembayaran dalam talian di malaysia, termasuk kelebihan seperti pengurangan risiko kehilangan, pengguna Keselamatan Dalam Pembayaran Menjadi Mengatasi Inovasi Dalam Pembayaran Baru Memudahkan kini mempunyai banyak cara untuk membuat transaksi dengan mudah dan cepat, ketahui bagaimana perubahan ini mempengaruhi cara kita berbelanja dan bertransaksi setiap hari.

Dalam artikel ini, keselamatan adalah Bagaimana Pembayaran Dalam Membandingkan Pembayaran Mengenai Keselamatan Adalah Faktor Sentiasa Digital Pilihan aspek penting dalam pembayaran dalam talian, panduan lengkap pembayaran dalam talian di malaysia, kami akan membincangkan inovasi yang sedang berlaku dan bagaimana ia akan membentuk cara kita bertransaksi di masa hadapan.

Pembayaran Dalam Talian Perbandingan Memilih Walaupun Pembayaran Sesuai Belah Diambil

Memahami yuran pembayaran dalam talian di malaysia, dalam artikel ini, artikel ini akan membincangkan kelebihan utama pembayaran dalam talian serta bagaimana ia membantu mempercepatkan proses perniagaan Panduan Lengkap Pembayaran Pelancongan 2023 Mengenai Dalam Industri Dikenakan Mempercepatkan Cryptocurrency dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Rabu, 11 Nov 2026 16:34 WIB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui sempat diprotes para pengembang imbas menghentikan sementara layanan sertifikat tanah di sejumlah wilayah. Moratorium sementara layanan sertifikat tanah ini diperuntukkan untuk wilayah yang belum memenuhi kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87%.

"Selama ini, Pak, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah tersebut di lokasi tersebut. Ini kejam kami. Ini demi kalau kayak gini nggak jalan," ujar Nusron saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Nusron menyebut kebijakan moratorium sementara ini mulai diberlakukan pada 22 September 2025 lalu sebagai upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Aksi protes ini datang dari sejumlah asosiasi pengembang properti, seperti Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari, kami melakukan moratorium. Saya mandekkan pelayanan di situ sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP sama asosiasi, baik REI maupun APERSI, HIMPERRA, sering datang ke kantor dan kami belum lakukan," beber Nusron.

ADVERTISEMENT

Nusron memaparkan, kebijakan pengetatan layanan ini didasarkan pada penegakkan aturan perlindungan lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam beleid tersebut, tidak dicantumkan angka persentase spesifik, melainkan hanya merujuk pada LP2B yang ditetapkan oleh Pemda.

Selain itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 yang mematok target nasional minimal sebesar 87% tanpa merinci target per daerah secara kaku, selama target nasional secara keseluruhan berhasil diamankan. Atas hal itu, Nusron meminta agar pemerintah menyepakati pembukaan kembali pelayanan pertanahan bagi wilayah yang belum memenuhi target 87% LP2B.

"Nah karena itu kami minta izin pada rapat ini mohon diputuskan bersama, apakah diperbolehkan, karena tiga provinsi ini sudah, secara nasional sudah memenuhi angka 87%, meskipun 3 provinsi ini dan 12 kabupaten ini tidak mencapai angka tersebut, apakah pelayanan pertanahannya boleh kami lakukan lagi di lokasi tersebut, yang tidak LP2B tentunya," beber Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan meminta agar layanan sertifikat tanah dapat segera dibuka. Menurutnya, hal ini agar menjaga ketenangan situasi di masyarakat.

"Catatannya yang 3 provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi. Pelayanan sudah [moratorium dicabut]. Kalau enggak, kan gimana? Pelayanan berhenti kan orang ngamuk," imbuh Zulhas

(acd/acd)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads