Batas waktu pengkinian (update) data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 telah diperpanjang hingga 17 November 2026. Perpanjangan ini memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk memastikan data pribadi dan rekening bank yang terdaftar sudah valid serta sesuai.
Namun calon penerima BSU masih belum dapat bernapas lega. Sebab keberhasilan melakukan pengkinian data tidak otomatis menjamin seorang pekerja ditetapkan sebagai penerima BSU. Simak penjelasannya berikut ini.
Alasan Pengkinian Data Tidak Otomatis Lolos BSU
Mungkin masih banyak pekerja yang mengira bahwa pengkinian data merupakan tahap akhir sebelum pencairan BSU. Namun pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui akun Instagram resminya memberikan penegasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ingat! Pengkinian data tidak otomatis menjamin kamu ditetapkan sebagai penerima BSU. Penetapan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku," tulis akun @bpjs.ketenagakerjaan.
Proses pengkinian data bertujuan untuk memastikan bahwa data identitas dan rekening pekerja dalam kondisi aktif serta valid sehingga meminimalkan kendala transfer. Setelah data diperbarui, data tersebut akan disaring dan diverifikasi kembali oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Jika setelah diverifikasi ternyata data pekerja tidak memenuhi kriteria dan persyaratan Permenaker, maka sistem secara otomatis akan mengeliminasi nama tersebut dari daftar penerima. Oleh karena itu, pengkinian data bukan tahap akhir penetapan.
Kanal Resmi Pengkinian Data BSU 2026
Pembaruan data dapat dilakukan secara mandiri oleh pekerja maupun oleh pihak perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa kanal resmi yang dapat diakses:
- Situs Web Resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja dapat memperbarui data melalui alamat bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. - Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
Pengkinian data pribadi dan rekening dapat dilakukan langsung lewat ponsel melalui aplikasi JMO. - Portal SIPP BPJS Ketenagakerjaan
Khusus bagi HRD atau pengelola kepegawaian perusahaan, pembaruan data tenaga kerja dilakukan melalui portal sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Syarat dan Kriteria Penerima BSU 2026
Penetapan penerima BSU 2026 didasarkan pada regulasi resmi pemerintah. Pekerja wajib memenuhi kriteria berikut agar dapat ditetapkan sebagai penerima:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah (PU) sampai dengan bulan Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 per bulan atau setara UMP/UMK yang berlaku.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan pemerintah lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode berjalan sebelum BSU disalurkan.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Waspada Penipuan BSU
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap maraknya penyebaran tautan palsu atau pesan singkat yang mengatasnamakan program BSU. Jangan pernah memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening, kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada pihak tak dikenal.
Proses BSU tidak pernah memungut biaya administrasi atau pembayaran dalam bentuk apa pun. Pastikan hanya merujuk pada informasi dan tautan resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.




























































