Tenaga kesehatan (nakes) berhak menghentikan pelayanan apabila mengalami gangguan atau ancaman saat bertugas. Namun, pelayanan untuk kondisi darurat tetap harus didahulukan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ika Trisia, saat menjelaskan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam dalam The 14th Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) Conference 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tenaga kesehatan kita yang mengalami gangguan apapun itu bentuknya berhak untuk menghentikan pelayanan ya. Jika itu memang terjadi sepanjang kita telah melewati kedaruratan," ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, tenaga kesehatan tetap harus mengutamakan penanganan pasien dalam kondisi darurat. Namun, setelah kondisi tersebut teratasi, mereka berhak menghentikan pelayanan apabila menghadapi gangguan dan berhak mendapatkan perlindungan.
"Karena bagaimanapun kita di kesehatan itu berperan mendahulukan untuk kedaruratan, tapi kita berhak untuk menghentikan pelayanan dan kita berhak untuk dilindungi," lanjutnya.
Perlindungan terhadap tenaga kesehatan juga telah diatur dalam sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 17, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, hingga Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13.
Pihaknya juga meminta seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) untuk memberikan perlindungan yang layak kepada tenaga kesehatan di lingkungan masing-masing.
"Kita juga meminta kepada seluruh pimpinan dari faskes untuk memberikan perlindungan yang baik kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di dalamnya dan mereka bisa melaporkan melalui kanal kita yang bisa kita buka open itu kanal pengaduan dari Kementerian Kesehatan," katanya
Selain itu, perlindungan terhadap tenaga kesehatan tidak hanya mencakup ancaman atau kekerasan fisik, tetapi juga persoalan beban kerja berlebih atau overwork.
Ika membeberkan bahwa pengelolaan rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya akan dinilai dari cara mereka memperlakukan tenaga kesehatan, termasuk memperhatikan kesejahteraan dan pengaturan jam kerja.
"Jadi pengaturan terkait dengan jam kerja ini juga menjadi satu standar yang akan dihitung atau dinilai dari akreditasi nanti rumah sakit nantinya," ucapnya
Sebelumnya, diketahui seorang perawat wanita diduga dilecehkan oleh seorang pria 57 tahun yang merupakan pasien rawat inap di salah satu rumah sakit di Sewon, Bantul, DIY. Pelecehan tersebut dilakukan saat korban memasang alat tensi di lengan kanan pasien tersebut. Pria tersebut kini telah dilaporkan ke polisi.
Korban mengatakan pasien itu masuk ke rumah sakit pada Sabtu (24/10). Adapun pelecehan seksual terhadap korban terjadi pada Senin (26/10).
"Saat itu tangan kanan pasien saya pasang tensi dan tangan kiri ada infusnya. Nah, saya posisinya di sebelah kanan pasien dan tangan yang ditensi itu tahu-tahu naik megang bagian dada," ucap korban ketika dihubungi.
Mengalami hal tersebut, korban spontan menampar tangan pasien. Korban juga sempat memarahi pasien karena melakukan hal itu.
"Terus saya langsung refleks, karena itu disengaja. Saya refleks nampar tangannya dan bilang, 'Pak, jangan seperti itu, Anda ini di sini dirawat biar sembuh kok malah seperti ini sama saya," kata korban.

















































