- Temuan di Ritel Modern: Logo Lama hingga Sertifikat Kedaluwarsa
- Masalah Sektor Hulu: Sertifikat Pasar Expired dan RPH Belum Halal
- Ketimpangan Kuota SEHATI: Jawa-Sumatera Dominan, Papua Terendah
- 4 Rekomendasi Ombudsman untuk BPJPH 1. Optimalisasi Sosialisasi 2. Kolaborasi dengan Pemda & BUMD 3. Penguatan Pengaduan Publik 4. Pengawasan Pascasertifikasi secara Berkala
Ombudsman Republik Indonesia (RI) merilis efektivitas dan tata kelola implementasi sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan di ritel modern, pasar tradisional, hingga fasilitas pemotongan hewan, Ombudsman menemukan bahwa hampir separuh atau 49,1 persen sampel produk di ritel modern belum memenuhi ketentuan jaminan produk halal.
Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, batas penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha kategori menengah dan besar telah resmi berakhir sejak 18 Oktober 2024.
Anggota Ombudsman RI menyampaikan temuan ini dalam dokumen Ombudsman Brief edisi Oktober 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang berlangsung pada 14-16 Oktober 2026 di wilayah DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Temuan di Ritel Modern: Logo Lama hingga Sertifikat Kedaluwarsa
Dalam pemantauannya, Ombudsman RI memeriksa sebanyak 159 sampel produk barang konsumsi harian di berbagai ritel modern, seperti O! Save, Super Indo, Papaya Fresh Gallery, Farmers Family, dan Lotte Mart. Sampel tersebut mencakup 8 kategori produk, mulai dari mi/bumbu instan, roti, kosmetik, keju/olahan susu, hingga frozen food.
Hasilnya, sebanyak 81 produk (50,9%) dinyatakan sesuai, sementara 78 produk (49,1%) terbukti tidak sesuai ketentuan.
Beberapa pola ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan antara lain:
- Logo Halal Lama: Masih banyak produk yang beredar menggunakan logo halal lama.
- Nomor Tidak Terdaftar: Nomor identitas halal yang tertera pada kemasan tidak ditemukan dalam database sistem BPJPH.
- Sertifikat Kedaluwarsa: Produk beredar tanpa nomor sertifikat atau menggunakan sertifikat yang sudah habis masa berlakunya.
- Produk Impor Tanpa Registrasi BPJPH: Produk luar negeri yang hanya mengandalkan label halal dari negara asal tanpa memiliki nomor registrasi resmi BPJPH.
Masalah Sektor Hulu: Sertifikat Pasar Expired dan RPH Belum Halal
Tidak hanya di sektor hilir ritel modern, Ombudsman RI juga menyoroti kerentanan di sektor hulu yang menjadi rantai pasok bahan baku bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Meskipun UMK mendapatkan kelonggaran atau relaksasi kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028 (sesuai PP 40/2026), kesiapan sektor hulu masih memprihatinkan.
Di Pasar Mayestik Jakarta, dokumen jaminan halal pasar dari LPPOM MUI yang terbit 2019 ditemukan telah kedaluwarsa sejak 2021, padahal pasar tersebut sebelumnya dirancang sebagai pasar percontohan halal. Sementara di Pasar Kramat Jati, los non-halal berada sangat berdekatan dengan area penjualan ayam, yang berisiko memicu kontaminasi silang (cross-contamination).
Di sektor fasilitas pemotongan hewan, ditemukan perbedaan kesiapan yang mencolok:
- RPA Ciputat: Rumah Pemotongan Ayam (RPA) ini tercatat BELUM memiliki sertifikat halal.
- RPH Intisari 4 Ciputat & RPH Cakung Perumda Dharma Jaya: Sudah mengantongi sertifikat halal, namun penggunaan dan penyimpanan alat jagal pada RPH mitra masih memerlukan pengawasan ketat agar terhindar dari risiko kontaminasi.
Ketimpangan Kuota SEHATI: Jawa-Sumatera Dominan, Papua Terendah
Ombudsman RI turut mengevaluasi pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK. Hingga 22 Oktober 2026, dari total kuota nasional sebanyak 1.090.891 sertifikat, serapan nasional telah mencapai 85,37% (931.333 sertifikat).
Namun, distribusi dan serapan kuota tersebut dinilai sangat tidak merata:
- Jawa dan Sumatera: Menguasai 84% alokasi kuota nasional dan mencatatkan tingkat serapan sangat tinggi mencapai 95,59%.
- Papua: Mencatatkan angka serapan terendah di Indonesia, yakni hanya 12,95% (dari kuota 7.850, baru terealisasi 1.017).
- Wilayah Lainnya: Kalimantan (41,08%), Sulawesi (42,28%), Maluku (19,80%), dan Bali-Nusa Tenggara (22,15%) juga menunjukkan tingkat serapan yang masih cukup rendah.
4 Rekomendasi Ombudsman untuk BPJPH
Guna membenahi tata kelola jaminan produk halal menuju tenggat penuh 2028, Ombudsman RI memberikan empat saran perbaikan strategis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH):
1. Optimalisasi Sosialisasi
Memperkuat sosialisasi terarah sesuai skala usaha, khususnya penegakan aturan bagi usaha menengah-besar serta pendampingan bertahap menuju 2028 bagi UMK.
2. Kolaborasi dengan Pemda & BUMD
Menggandeng Pemerintah Daerah, pengelola pasar, dan BUMD pangan untuk memperbarui jaminan halal pasar, memisahkan zonasi produk halal/non-halal, serta memfasilitasi pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha).
3. Penguatan Pengaduan Publik
Menyediakan kanal pengaduan yang responsif dan terintegrasi untuk menampung laporan konsumen terkait pemalsuan nomor registrasi atau label halal yang tidak valid.
4. Pengawasan Pascasertifikasi secara Berkala
Menggiatkan inspeksi rutin pasca-sertifikat terbit guna memastikan konsistensi pelaku usaha dan RPH/RPA dalam menjalankan standar halal.
(hnh/lus)




































































