Membangun rumah tidak cukup hanya menyiapkan lahan, desain, dan biaya konstruksi. Pemilik juga wajib mengurus perizinan berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum memulai pembangunan.
PBG merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan bangunan memenuhi standar teknis serta ketentuan yang berlaku.
Ketentuan mengenai PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Pasal 1 PP tersebut, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
Lantas, apa akibatnya jika seseorang nekat membangun rumah tanpa mengantongi PBG?
Sanksi Bangun Rumah Tanpa PBG
Pemilik rumah yang membangun tanpa PBG berpotensi dikenai sanksi administratif. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 45 PP Nomor 16 Tahun 2021.
Sanksi administratif dapat diberikan secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, hingga penyegelan bangunan gedung.
Dalam kondisi tertentu, pemilik juga bisa dikenai sanksi berupa pembongkaran bangunan gedung.
Selain sanksi administratif, terdapat pula ancaman pidana dan denda apabila pelanggaran terhadap ketentuan bangunan gedung memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pengacara properti Muhammad Rizal Siregar menjelaskan, pemilik atau pengguna bangunan gedung berpotensi menghadapi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
"Jika pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka ia berpotensi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 10 persen dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain," kata Rizal beberapa waktu lalu.
Syarat Mengajukan PBG
Agar pembangunan rumah tidak terkendala persoalan perizinan, pemilik perlu menyiapkan sejumlah dokumen sebelum mengajukan PBG.
Mengacu pada persyaratan pengajuan PBG, berikut dokumen teknis yang perlu disiapkan:
1. Dokumen rencana arsitektur
- Data penyedia jasa perencana arsitektur.
- Konsep rancangan bangunan.
- Gambar denah dan gambar terkait lainnya.
2. Dokumen rencana struktur
- Gambar rencana struktur bawah, struktur atas, dan basement jika ada.
- Perhitungan rencana struktur.
- Data penyelidikan tanah untuk bangunan gedung lebih dari dua lantai.
3. Dokumen rencana utilitas
- Perhitungan kebutuhan air bersih dan listrik.
- Perencanaan pengelolaan limbah.
- Sistem proteksi kebakaran.
- Gambar sistem sanitasi dan rancangan utilitas lainnya.
4. Dokumen spesifikasi teknis bangunan
- Keterangan jenis, tipe, dan karakteristik material yang digunakan dalam pembangunan.
Cara Mengurus PBG Secara Online
Pengajuan PBG dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di laman https://simbg.pu.go.id.
Berikut tahapan pengurusannya:
- Buka situs SIMBG melalui https://simbg.pu.go.id.
- Daftarkan akun baru dan lakukan konfirmasi melalui email.
- Login menggunakan akun yang telah terdaftar.
- Lengkapi data diri pemohon.
- Isi formulir permohonan PBG dan simpan data.
- Unggah dokumen teknis serta dokumen administratif yang dipersyaratkan.
- Pantau akun SIMBG untuk mengetahui informasi kelengkapan berkas.
- Setelah dokumen dinyatakan lengkap, ikuti konsultasi dengan Tim Profesi Ahli (TPA) untuk aspek arsitektur, struktur, serta mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), apabila diperlukan.
- Lakukan perbaikan dokumen sesuai hasil konsultasi.
- Setelah persyaratan teknis terpenuhi, pemerintah daerah menetapkan besaran retribusi melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), apabila dikenakan.
- Pemohon membayar retribusi daerah sesuai ketentuan.
- Setelah seluruh tahapan selesai, diterbitkan rekomendasi teknis atau dokumen pemenuhan standar teknis.
- PBG diterbitkan oleh instansi yang berwenang setelah proses permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan.
Dengan mengurus PBG sebelum pembangunan dimulai, pemilik rumah dapat memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan menghindari persoalan perizinan di kemudian hari.
(das/das)




























































