KPK kembali melakukan lelang aset-aset milik koruptor. Kali ini, ada rumah seluas 2.127 meter persegi yang dulunya aset pemilik PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono Iskandar.
Rumah yang sudah jadi sitaan negara ini berada di Jalan Kubu Anyar, Gang Jepun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali. Terdapat 2 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) berbeda yang dilelang oleh KPK. SHM No. 11408 dengan luas 690 meter persegi (BB No.1152) dan SHM No. 11128 dengan luas 1.437 meter persegi (BB No.1153). Keduanya atas nama Rudy Hartono Iskandar.
KPK melelang rumah tersebut dengan harga limit Rp 18.930.729.000 atau Rp 18,9 miliar dan uang jaminan Rp 9 miliar. Batas akhir setor uang jaminan 7 Desember 2026. Sedangkan, batas akhir penawaran 8 Desember 2026 pukul 09.00 WIB. Penyelenggaranya adalah KPKNL Denpasar yang dilelang di Gedung Keuangan Negara (GKN) I, Jalan Kusumaatmaja, Renon, Denpasar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilihat dari beberapa foto yang dibagikan, properti tersebut terdiri dari beberapa bangunan. Rumah utama memiliki warna fasad yang gelap dari bebatuan. Bangunan tersebut dibuat 2 lantai. Selain itu, ada pintu masuk lain di sampingnya melewati teras lebar seperti pendopo.
Di halaman terdapat pura, bangunan terpisah satu lantai, dan tanah kosong yang luas. Saking luasnya ada pohon beringin dan kamboja besar tumbuh rindang di sana.
Bagian dalam rumah utama tidak kosong 100 persen. Masih ada beberapa perabotan tertinggal, seperti kitchen set, area seperti meja bar, hingga foto-foto pemilik sebelumnya.
Rumah Rudy Hartono Iskandar di Bali yang dilelang KPK Foto: via Lelang KPK |
Siapa Rudy Hartono Iskandar?
Rudy Hartono Iskandar saat ini terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan lahan proyek rumah DP Rp 0 di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
"Menjatuhkan pidana terhadap Rudy Hartono Iskandar dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata jaksa KPK saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024), dilansir dari detikNews.
Rudy juga dituntut membayar uang pengganti Rp 224,21 miliar. Jaksa mengatakan uang pengganti itu harus dibayar selama 1 bulan usai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Rudi Hartono Iskandar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 224,21 miliar dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut," kata jaksa.
"Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun," sambung jaksa.
Dalam kasus ini juga ikut menyeret Mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan yang dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Yoory dituntut atas dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang untuk program DP 0 Rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikerjakan 2019-2020. Korupsi proyek rumah DP Rp 0 ini terhendus oleh KPK karena ada mark up harga pengadaan lahan di sejumlah proyek.
Program rumah DP nol rupiah atau Rp 0 menjadi salah satu janji andalan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Setelah terpilih, Sandiaga, yang kala itu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengatakan warga DKI memiliki kesempatan untuk memiliki rumah lewat program rumah DP nol rupiah. Ia mengatakan warga tak lagi menjadi penyewa.
"Rumah DP nol rupiah itu sangat menarik karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk yang kita sebut bisa upward. Naik dari yang semula hanya bisa ngontrak jadi bisa memiliki," kata Sandiaga dalam acara Blak-blakan Anies dan Sandiaga di Markas detikcom, Kamis (5/4/2017).
Sandi mengatakan rumah dengan DP nol rupiah tersebut berbentuk rumah susun. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi uang muka (down payment). Masyarakat tidak perlu membayar DP. Program ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki penghasilan Rp 7-10 juta.
Dari dokumen resmi KPK diketahui nama-nama sebagai tersangka, yaitu Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yakni korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.
(aqi/das)





























































