Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri menahan tiga tersangka dugaan perkara korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit pada salah satu bank BUMN di Kota Kediri. Kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
Penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan Jaksa Penyidik Kejari Kota Kediri pada Selasa, 10 November 2026, untuk kepentingan penyidikan. Ketiga tersangka masing-masing berinisial LPM (43), FMN (34), dan NAW (46).
Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri, Ery Adi Wibowo, mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari. "Dari tanggal 10 November sampai 29 November," kata Ery kepada detikJatim Jumat (13/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perkara ini, NAW merupakan pejabat pemutus sekaligus Kepala Unit salah satu bank BUMN di Kota Kediri. Sedangkan FMN dan LPM merupakan pejabat pemrakarsa sekaligus Mantri pada salah satu bank BUMN di Kota Kediri.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyaluran kredit pada periode 2020 hingga 2024.
Ery menjelaskan, selama proses penyidikan, pihaknya telah memeriksa sekitar 60 orang saksi. Para saksi berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perkara, termasuk pihak internal perbankan maupun pihak lain yang terkait dengan proses penyaluran kredit.
Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari sekitar empat orang ahli. Di antaranya ahli pidana, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ahli perkreditan dari pihak perbankan.
Penyidik juga telah mendapatkan hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil audit tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
"Total kerugian sebagaimana perhitungan hasil audit itu kurang lebih sekitar Rp1,3 miliar," ujarnya.
Menurut Ery, dugaan penyimpangan terjadi dalam proses pemberian kredit yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana mestinya. Dalam proses penyaluran kredit, seharusnya dilakukan penilaian secara menyeluruh untuk memastikan calon debitur layak mendapatkan kredit.
Namun, penyidik menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses tersebut. Di antaranya terdapat calon debitur yang diduga tidak memiliki usaha, tetapi seolah-olah memiliki usaha sehingga dapat memenuhi persyaratan pengajuan kredit.
Selain itu, terdapat pula dugaan penggelembungan atau ketidaksesuaian data yang diajukan dengan kondisi usaha sebenarnya.
"Dalam memberikan kredit itu tidak melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang seharusnya dinilai, debitur ini layak atau tidak," ujarnya.
Dalam perkara tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara.
"Setelah penahanan dilakukan, penyidik Kejari Kota Kediri akan melanjutkan proses penyidikan dan melakukan koordinasi terkait kelengkapan berkas perkara sebelum memasuki tahapan hukum berikutnya," pungkasnya.























































