Kejati Jabar menahan oknum dosen berinisial BK setelah terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03). Tak hanya itu, kontraktor dalam proyek ini berinisial DWR juga ikut terseret.
Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan BK yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini dan DWR selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Juli 2026 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kronologi, pada Tahun 2024, UPI melaksanakan pekerjaan CWP-03 yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dengan nilai kontrak sebesar Rp47.165.742.000," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Jumat (13/11/2026).
Cahya mengungkapkan, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Arkindo selaku penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang. Jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender, terhitung sampai dengan tanggal 30 Desember 2024, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh tersangka BK dan DWR.
"Dalam pelaksanaannya, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 231 hari kalender atau sampai dengan tanggal 20 Januari 2025," ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak dilakukan.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan pekerjaan CWP-03 tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh DWR mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen, sehingga terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
"Meskipun demikian, BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak kepada DWR, padahal progres fisik pekerjaan pada saat pembayaran tersebut baru mencapai 75,34%," tuturnya.
"Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Paket CWP-03 UPI Tahun 2024 sebesar Rp25.982.542.357,20," tambahnya.
Perbuatan kedua tersangka diancam pidana Primer Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, mereka juga dijerat Pasal Subsider 604 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Meski BK sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I A Bandung, tersangka DWR saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika karena sedang menjalani proses hukum dalam perkara lainnya.
(wip/sud)






















































