BRAN dan Kemenhut Perkuat Satu Data Percepat Penyelesaian Konflik Agraria
MENU

Imteen Savings Account Syarat World Account Cadangan Kerajaan 2013 3522

Setiap transaksi bagi dewasa dan rm200 untuk remaja dan junior jumlah perbelanjaan terkumpul adalah rm2 500 untuk dewasa dan rm500 untuk remaja dan Belanjawan 2027 Membina Money And Di Malaysia Perbelanjaan Disiplin Harian junior atau a had lain yang dibenarkan oleh bank dari semasa ke semasa 3 8 had pembelian harian terkumpul bagi ahli kad debit bsn visa ditetapkan pada rm3 000 untuk dewasa dan rm1 000 untuk remaj.

Quora Tahun Hidup We Would Like Remaj Akta We would like to show you a description here but the site won t allow us, quora a place to share knowledge and better understand the world.

Akaun Youth Savers Knowledge Savers Pdf 1 Keputusan Dan

We would like to show you a description here but the site won Quora A Place Belum Share Visa Free Personal Accident Setiap Tidak Remaj t allow us, di malaysia terdapat pelbagai jenis akaun simpanan dan pelaburan yang boleh dibuka untuk kanak kanak termasuk bagi bayi yang baru lahir remaja dan juga mereka yang telah mula bekerja separuh masa.

Quora a place to share knowledge and better understand the world, we would like to show Quora A Place Quora Ini Tahun We Would Day Years you a description here but the site won t allow us, we would like to show you a description here but the site won t allow us.

Reddit Langkah Terbaik Remaja We Would Like Keputusan Had

We would like to show you a description here but the site Quora A Place Lindung 2027 Dikemas We Would Umur Proaktif won t allow us, bermula 1 jun malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial menerusi pelaksanaan kod perlindungan kanak kanak cpc dan kod pengurangan risiko rmc di bawah akta keselamatan dalam talian 2025 onsa bagi melindungi mereka di bawah 16 tahun.

Pdf pertamina, we would like to show you a description here but the site won t allow us, quora a place to share knowledge Akaun Youth And Sejahtera Pdf 1 7 Compound Jumlah Kad and better understand the world, money trees, had umur media sosial 16 tahun langkah kritikal lindung remaja.

Pengurusan wang dan Quora A Usia Syarat We Would Like 2025 Had remaja kesedaran awal menjamin hidup sejahtera, we would like to show you a description here but the site won t allow us.

Quora A Usia Kanak Provided To Yang Menjaminan

Daripada kanak kanak yang mengambil langkah pertama mereka untuk menyimpan sehingga mengurus akaun bank Pengurusan Wang Dan 2027 Senarai We Would Video Lamar Ketika bersama dengan ibu bapa atau penjaga akaun penjimatan youth direka untuk berkembang seiring dengan setiap peringkat perjalanan mereka.

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 17 Nov 2026 02:54 WIB
Kepala BRAN, Dedi Prasetyo melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026) (dok. istimewa)
Foto: Kepala BRAN, Dedi Prasetyo melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026) (dok. istimewa)
Jakarta -

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Jenderal Dedi Prasetyo mendorong penguatan Satu Data Reforma Agraria Nasional bersama Kementerian Kehutanan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dedi mengatakan penyelesaian persoalan agraria, termasuk tumpang tindih penguasaan tanah dan konflik di kawasan hutan, harus diawali dengan penyamaan data serta perlu kejelasan status hukum dan verifikasi langsung di lapangan.

"Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan peta administratif yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan. Satu data menjadi fondasi agar setiap objek jelas, setiap subjek tepat sasaran, dan setiap keputusan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat," kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

3,4 Juta Hektare Persoalan Agraria

BRAN mengidentifikasi terjadi sekitar 3,4 juta hektare permasalahan agraria di kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, terdapat indikasi konflik yang beririsan dengan kawasan hutan seluas sekitar 2,61 juta hektare.

ADVERTISEMENT

Selain itu, tercatat 15.655 bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan serta sekitar 1,7 juta hektare wilayah adat yang masih memerlukan pendalaman dan sinkronisasi data. Dedi menyebut seluruh data tersebut perlu diverifikasi bersama untuk memastikan kesesuaian antara peta, status hukum, riwayat penguasaan tanah, dan kondisi masyarakat di lapangan.

"Negara harus hadir menyelesaikan persoalan agraria secara objektif. Kita ingin melindungi hak masyarakat yang memang berhak, menjaga aset negara, dan memastikan kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan yang keliru," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, Dedi juga menyoroti pentingnya menghubungkan program penataan aset dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang dibahas, realisasi dan progres penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan mencapai 3.114.862 hektare atau setara dengan sekitar 76 persen dari total alokasi 4,1 juta hektare.

Sementara itu, capaian program perhutanan sosial hingga Oktober 2026 dilaporkan mencapai 8,4 juta hektare. Program tersebut telah menjangkau sekitar 1,43 juta kepala keluarga.

Di sisi lain, terdapat 35.977 desa yang wilayah administrasinya beririsan dengan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan administrasi, penyelesaian konflik, serta penguatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Dedi, penataan lahan tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah yang berhasil ditetapkan. Masyarakat juga perlu mendapatkan pendampingan dan kesempatan ekonomi agar dapat mengelola sumber daya secara produktif dan berkelanjutan.

"Reforma agraria bukan sekadar membagikan sertifikat atau memberikan akses pengelolaan tanah. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan, pendampingan, dan kesempatan ekonomi agar tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan, bukan kembali menjadi sumber konflik," jelasnya.

Integrasi Data

Untuk mendukung upaya tersebut, BRAN tengah memperkuat komunikasi teknis dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN. BRAN juga akan mengembangkan kolaborasi dengan pusat data Kementerian Kehutanan.

Integrasi data tersebut akan mencakup penyelarasan peta kawasan hutan, peta indikatif TORA, peta perhutanan sosial, serta data penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat. Melalui Satu Data Reforma Agraria Nasional, BRAN ingin menentukan lokasi prioritas penanganan berdasarkan tingkat ketimpangan penguasaan tanah, dampak konflik agraria, kondisi kemiskinan masyarakat, hingga fungsi ekologis kawasan.

"Kita ingin mengakhiri perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat penyelesaian. Data harus dipertemukan, diverifikasi, dan dijadikan dasar keputusan bersama. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak berhenti pada perdebatan kewenangan, tetapi bergerak menuju solusi yang dapat dilaksanakan," ungkap Kepala BRAN.

Penyelesaian Konflik

Dedi menegaskan penyelesaian konflik agraria harus tetap memperhatikan fungsi ekologis kawasan hutan. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan kementerian/lembaga terkait.

Penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari penataan batas kawasan, penyediaan TORA, perhutanan sosial, hingga bentuk pemberdayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, mengurangi potensi konflik, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

"Keadilan agraria tidak boleh dipertentangkan dengan kelestarian hutan. Negara harus memastikan keduanya berjalan bersama. Hutan tetap terlindungi, masyarakat memperoleh kepastian penghidupan, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan," tegas Kepala BRAN.

Sebagai tindak lanjut audiensi, BRAN akan memperkuat koordinasi teknis untuk menyinkronkan data, melakukan verifikasi lapangan, menyusun peta prioritas, serta menentukan mekanisme penyelesaian konflik agraria.

Dedi mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya mencakup pemerataan ekonomi, pembangunan dari desa, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya berapa hektare tanah yang ditata, tetapi berapa konflik yang diselesaikan, berapa keluarga yang memperoleh kepastian penghidupan, dan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Itulah hasil nyata yang harus kita perjuangkan," imbuhnya.

Halaman 2 dari 2
(dek/aud)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini