Ketergantungan terhadap pasokan minyak dari luar negeri membuat Indonesia rentan terdampak gejolak energi global. Di tengah situasi geopolitik yang memanas dan harga minyak dunia yang berfluktuasi, penguatan cadangan minyak nasional dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Pemerintah kini menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude storage di sejumlah wilayah Sumatra. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mendukung ketersediaan stok minyak hingga 60 hari.
Rencana itu mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Pakar ekonomi sekaligus Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya, Prof. Dr. Murpin Josua Sembiring, menilai peningkatan kapasitas penyimpanan minyak merupakan langkah strategis untuk melindungi perekonomian nasional dari risiko gangguan pasokan energi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Murpin, Indonesia membutuhkan cadangan energi yang lebih kuat agar aktivitas industri dan perekonomian tetap berjalan ketika terjadi krisis pasokan minyak dunia.
"Saya mendukung target pemerintah memperluas kapasitas penyimpanan minyak dari sekitar 20 hari menuju 60 hari," kata Murpin, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, cadangan minyak yang lebih besar akan memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengantisipasi gangguan impor. Selain itu, kapasitas penyimpanan yang memadai dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam pembelian minyak serta mengurangi risiko terhentinya aktivitas industri.
"Energy security is national security," ujarnya.
Murpin menambahkan, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak berpotensi memberikan manfaat ekonomi apabila biaya investasi yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan potensi kerugian akibat gangguan pasokan energi.
Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus memperhitungkan berbagai komponen biaya. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pembebasan lahan, pengisian cadangan, pemeliharaan, hingga mekanisme pelepasan stok ketika terjadi keadaan darurat.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut dijalankan dengan memperhatikan aspek keekonomian, transparansi investasi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Sebab, pembangunan fasilitas penyimpanan tidak akan efektif apabila tidak diikuti ketersediaan stok minyak yang mencukupi.
Murpin menegaskan, keberhasilan penguatan cadangan energi tidak cukup diukur dari banyaknya fasilitas penyimpanan yang dibangun. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur tersebut benar-benar mampu menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi saat terjadi krisis energi.
"Kedaulatan energi tidak diukur dari berapa 'tangki' diresmikan, melainkan berapa lama ekonomi tetap bergerak ketika dunia alami turbulensi," pungkasnya.
Pandangan serupa disampaikan pakar kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan), Dr. Erdi, M.Si. Ia menilai pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga mampu mendukung stok 60 hari menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
"Pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga 60 hari merupakan strategi untuk memperkuat ketahanan energi," ujar Erdi.
Erdi menyebut, target tersebut dapat membuat ketahanan energi Indonesia semakin kompetitif dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Ia memaparkan, Singapura memiliki kemampuan cadangan minyak 50 hari, Timor Leste 90 hari, Malaysia 30 hari, Thailand 60 hari, Laos 21 hari, Vietnam 56 hari, dan Brunei Darussalam 31 hari. Sementara Myanmar dan Filipina masing-masing memiliki cadangan untuk 40 dan 51 hari.
Meski demikian, Erdi mengingatkan Indonesia memiliki karakteristik berbeda karena jumlah penduduk dan konsumsi BBM hariannya merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. Karena itu, penguatan cadangan energi perlu disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi nasional.
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Untan tersebut juga menilai pembangunan fasilitas penyimpanan minyak perlu berjalan beriringan dengan pengembangan energi alternatif. Di antaranya melalui program biodiesel B50 dan bioetanol E20 hingga E50.
"Pengembangan E20-E50 dan B50, disertai pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah hingga 60 hari, merupakan strategi terpadu untuk memperkuat ketahanan energi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi risiko gangguan pasokan," kata Erdi.
Menurut Erdi, peningkatan kapasitas penyimpanan minyak akan memberikan perlindungan ketika terjadi gangguan pasokan akibat konflik geopolitik, perubahan harga minyak dunia, maupun terganggunya rantai distribusi energi internasional.
Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi. Di antaranya penghematan devisa dan peningkatan investasi. Pasokan energi yang lebih terjamin juga dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta menekan risiko inflasi akibat gejolak energi global.
"Selain itu, kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, mulai dari penghematan devisa, hingga peningkatan investasi. Dengan pasokan energi yang lebih terjamin, pemerintah juga memiliki ruang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga dan menekan risiko inflasi akibat gejolak energi global," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah di sejumlah wilayah Sumatra. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk menampung minyak mentah hasil impor sekaligus meningkatkan kapasitas penyimpanan nasional.
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," ujar Bahlil, dikutip Rabu (4/11/2026).























































