Polda Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengundang asosiasi retail dan pedagang vape se-Kaltim untuk membahas penanganan narkotika golongan II jenis etomidate yang menggunakan rokok elektrik sebagai media penghantar. Audiensi yang direncanakan berlangsung awal November itu sekaligus menjadi ruang bagi pelaku usaha menyampaikan perspektif mereka sebelum kepolisian mengambil langkah penindakan lebih lanjut.
Dirresnarkoba Polda Kaltim, Kombes Romylus Tamtelahitu mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan asosiasi retail vape Kaltim. Undangan untuk para pedagang pun sedang disiapkan, dengan melibatkan perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
"Undangan sudah lagi dibuat sekarang ya dan kita rencanakan di atas tanggal 28 berarti awal November. Awal November kita akan melakukan audiensi dengan para pedagang dan asosiasi retail vape se-Kaltim, bukan hanya di Samarinda, Balikpapan juga," ujar Romylus dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Romylus menjelaskan audiensi tersebut dilakukan untuk mendengar langsung pandangan pelaku usaha terkait penggunaan vape sebagai media penghantar narkotika jenis etomidate. Menurutnya, penanganan kasus tersebut juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pedagang yang menjalankan usaha vape secara legal.
"Pada saat kita hendak melakukan sebuah tindakan hukum yang terkait dengan narkotika golongan II intermediate yang mana media penghantarnya vape, tentu kita sadar betul pihak kepolisian sadar betul bahwa kegiatan penindakan ini tentu akan juga berdampak terhadap mereka para pedagang atau asosiasi," katanya.
Romylus menyebut pemerintah saat ini juga tengah menggodok wacana larangan penggunaan vape. Karena itu, Polda Kaltim ingin mendengar lebih dulu masukan dari para pedagang sebelum merumuskan langkah yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
"Nah, kita ingin dengarkan dulu perspektif dari mereka karena ini penting teman-teman," ucapnya.
Romylus berharap audiensi tersebut menghasilkan sejumlah poin penting yang bisa menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mengambil kebijakan. Masukan itu juga akan disampaikan kepada Kapolda Kaltim dan berpeluang dibawa ke tingkat pusat melalui Mabes Polri.
"Dan kita berharap nanti lewat kegiatan audiensi itu dapat melahirkan beberapa poin-poin penting yang nanti dapat kita dorong kepada pemerintah, khususnya pemerintah provinsi Kaltim, untuk menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan juga bahan masukan kepada Bapak Kapolda," jelasnya.
Persoalan penyalahgunaan vape sebagai media penghantar narkotika menjadi isu publik yang perlu direspons cepat. Polda Kaltim pun memilih audiensi sebagai salah satu langkah untuk menyerap masukan dari pihak-pihak yang akan terdampak kebijakan maupun penindakan.
"Isu publik yang kemudian tidak bisa kita diamkan tapi harus kita respon dengan cepat. Salah satu cara meresponnya adalah dari pihak Polda Kaltim melakukan langkah-langkah audiensi seperti ini," pungkas Romylus.




























































