Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan empat warga Palangka Raya terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keempat warga tersebut awalnya menggugat Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Dilansir detikNews, berikut bunyi pasal yang diperkarakan.
Pasal 6
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
Pasal 8
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
Dilihat di situs MK pada Jumat (30/10), gugatan terdaftar dengan Nomor 369/PUU-XXIV/2026. Pihak pemohon yakni Damai Alam Usop, Krismes Santo Sihaloho, Davit Puwodesrantau, dan Paulus Alfons Yance Dhanarto. Keempatnya merupakan warga Palangka Raya dan terdampak karhutla.
Dalam gugatannya, mereka menyatakan telah mengalami kerugian konstitusional, yakni kehilangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Para pemohon menyebut kualitas udara di Palangka Raya berada pada tingkat tidak sehat akibat asap karhutla 2026. Mereka pun memohon MK untuk:
- Menyatakan frasa 'yang memadai' dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: 'memadai, yang wajib mencakup alokasi anggaran pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara terbuka dan bertanggung jawab'
- Menyatakan frasa 'yang memadai' dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: 'memadai, yang wajib mencakup alokasi anggaran pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara terbuka dan bertanggung jawab serta proporsional dengan tingkat risiko bencana daerah'
Pada akhirnya, MK menolak gugatan para pemohon. Dalam pertimbangannya, MK menyebut penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam pasal 33 UU 24/2007 terdiri atas tiga tahapan, yakni prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," tulis MK, dilihat Jumat (30/10/2026).
Menurut MK, frasa 'yang memadai' dalam urusan anggaran tersebut tidak berdiri sendiri. MK meminta para pemohon untuk memahami secara sistematis penyelenggaraan penanggulangan bencana.
"Dalam hal ini, kata 'memadai' dalam norma a quo merupakan standar terbuka yang dapat dinilai lebih proporsional karena terkait dengan tujuan dan sistem norma lain dan fleksibel untuk menghadapi segala kondisi bencana yang tidak terduga," ujar MK.
MK menambahkan, pemaknaan tambahan terhadap frasa 'yang memadai' itu malah menimbulkan polemik baru. Pemaknaan bersyarat malah menyempitkan frasa 'yang memadai'.
"Pemaknaan bersyarat yang dimohonkan para Pemohon agar frasa 'yang memadai' dimaknai dengan APBD disusun secara 'proporsional dengan tingkat risiko bencana daerah' justru menimbulkan parameter baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mempersempit makna kata 'memadai' dalam norma a quo," jelasnya.
Baca selengkapnya di sini.




























































