Kecelakaan maut truk rem blong terus berulang. Tak jarang kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar itu memakan banyak korban jiwa. Pengamat transportasi menyoroti suramnya kompetensi sopir truk.
Beberapa kali terjadi kecelakaan maut yang melibatkan truk rem blong. Belum lama ini, di Bekasi terjadi kecelakaan truk molen menabrak kerumunan orang. Enam orang dilaporkan meninggal dunia.
Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang di berbagai ruas jalan raya sering kali disederhanakan sebagai kesalahan manusia semata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika ditelisik lebih dalam, rentetan musibah seperti rem blong merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang jauh lebih kompleks, mulai dari kelalaian perawatan armada, lemahnya pengawasan uji berkala (KIR), karut-marut penerbitan SIM, hingga minimnya pelindungan dan kompetensi pengemudi di jalan raya.
"Menurut data Dinas Perhubungan Jawa Timur (2026), terdapat sejumlah permasalahan mendasar pada armada truk pengangkut semen (flat deck, molen, hi-blow, dan trailer). Banyak di antaranya tidak melalui uji KIR serta kurang mendapat perawatan berkala. Di sisi lain, keterbatasan SDM perusahaan dan minimnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) turut memicu masalah. Sebagian besar pengemudi, operator, dan mekanik masih awam terhadap fungsi serta perawatan sistem pengereman dan komponen teknisnya. Pendidikan mekanik yang umumnya sebatas lulusan SMK serta bergantung pada ilmu turun-temurun membuat mereka belum sepenuhnya menguasai perkembangan teknologi kendaraan modern," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Djoko, mengingat hampir setiap hari terjadi kecelakaan angkutan barang yang mayoritas disebabkan oleh rem blong, investigasi menyeluruh mutlak diperlukan guna mencegah kejadian serupa berulang.
"Namun, dalam kenyataannya, kepolisian kerap tergesa-gesa menetapkan sopir sebagai tersangka. Padahal, penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada pengemudi semata, melainkan mengusut tanggung jawab perusahaan, kelayakan operasional armada, serta pemenuhan standar keselamatan secara komprehensif," sebut Djoko.
Selain aspek teknis kendaraan, operasional truk molen yang mengangkut material pengecoran bangunan juga harus ditinjau berdasarkan Dokumen Kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) . Dalam dokumen tersebut, telah diatur secara rinci mengenai rute yang diizinkan serta batasan jam operasional kendaraan.
"Terlebih pada ruas jalan yang padat, pemerintah daerah dan kepolisian umumnya telah menetapkan larangan melintas bagi angkutan barang pada jam sibuk dan hanya memperbolehkannya pada malam hari saat lalu lintas lengang. Oleh karena itu, pemilik bangunan maupun kontraktor pelaksana proyek juga perlu diperiksa sejauh mana mereka mematuhi rekomendasi dalam kajian Andalalin yang telah ditetapkan," katanya.
Dalam kasus kecelakaan angkutan barang, Djoko menilai, kepolisian seharusnya tidak tergesa-gesa menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Pengemudi pada dasarnya hanya menjalankan tugas atas perintah pemilik angkutan.
"Tanggung jawab hukum seharusnya juga dibebankan kepada pemilik angkutan dan pemilik barang, terutama jika terbukti kendaraan tersebut telah lama mengabaikan uji KIR atau uji laik kendaraan berkala (wajib setiap 6 bulan). Dalam kondisi seperti ini, kesalahan utama jelas berada di pihak manajemen atau pemilik angkutan," sebutnya.
Potret Suram Kompetensi Pengemudi
Djoko turut menyoroti suramnya kompetensi pengemudi. Mulai dari perolehan surat izin mengemudi (SIM) sampai minimnya pelindungan dan kompetensi pengemudi di jalan raya.
"Berdasarkan informasi dari komunitas pengemudi truk, biaya riil yang harus dikeluarkan untuk memperpanjang SIM B1 dan B2 melonjak hingga kisaran Rp 1.300.000-Rp 1.800.000. Padahal, tarif resmi yang diatur dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) beserta biaya tes pendukung jauh lebih rendah, yakni berkisar antara Rp 225.000-Rp 260.000," kata Djoko.
Lanjut Djoko, sepanjang tahun 2024, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan melakukan pemetaan lapangan dan diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan. Dari pengamatan dan wawancara dengan pengemudi angkutan umum, terungkap bahwa rata-rata usia pengemudi berada di rentang 40-55 tahun.
"Selain itu, banyak pengemudi mengoperasikan kendaraan yang tidak sesuai dengan golongan SIM mereka dan mendapatkan SIM tersebut tanpa melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun mengantongi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Biaya diklat selama ini murni dibebankan kepada perusahaan karena dirasa terlalu berat oleh pengemudi jika harus dibayar sendiri. Minimnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi kompetensi membuat pemahaman pengemudi terhadap pentingnya hal tersebut masih sangat rendah. Kondisi ini semakin pelik karena penghasilan bulanan pengemudi yang berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 4 juta, masih jauh di bawah standar upah minimum daerah," kaata Djoko.
Menurut Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT, 2024), terdapat beberapa masalah krusial pada pengemudi angkutan umum dan barang di Indonesia. Pertama, jumlah pengemudi bus dan truk terus mengalami penurunan hingga rasionya terhadap jumlah kendaraan yang beroperasi sudah masuk dalam zona bahaya (danger zone).
Kondisi ini sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan jalan raya karena memicu praktik di mana pengemudi bus mengendarai truk atau sebaliknya, padahal kompetensi dan keahlian untuk kedua jenis kendaraan tersebut berbeda.
Kedua, kecakapan pengemudi secara umum masih sangat rendah, baik dalam memanfaatkan fitur teknologi modern pada bus dan truk maupun dalam melakukan deteksi dini terhadap kendaraan yang berada dalam kondisi buruk (bad condition).






















































