Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam distributor dan produsen beras yang memainkan harga dengan pidana hingga 7 tahun penjara. Dia menegaskan penindakan tidak boleh menyasar pedagang kecil di pasar, melainkan pelaku usaha besar yang terbukti melakukan pelanggaran.
Amran menyebut praktik permainan harga beras masih menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, dia mencontohkan beras yang seharusnya dijual sekitar Rp 13.500 justru dipasarkan hingga Rp 56 ribu.
"Perlu kami sampaikan masalah beras ini perlu klarifikasi. Kami sebagai Menteri Pertanian juga Kepala Bapanas. Kami sudah sampaikan kepada Deputi bidang stabilisasi harga bahwa ada edaran yang dia keluarkan itu yang dimaksud mendapatkan denda dan penjara. Itu bagi yang mempermainkan harga dan berlaku untuk distributor dan produsen khusus level atas, bukan yang di pasar-pasar, jangan diprovokasi," kata Amran saat memantau bantuan pangan di Pasar Segiri, Samarinda, Senin (16/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminta Satgas Pangan tidak mengganggu pedagang kecil karena sasaran penindakan adalah produsen dan distributor besar. Menurutnya, pelaku yang terbukti mempermainkan harga harus bertanggung jawab atas praktik yang merugikan masyarakat.
"Kami minta Satgas Pangan jangan mengganggu masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Karena yang melakukan adalah level produsen dan distributor. Kalau itu tidak ada ampun," tegasnya.
Amran juga menyoroti ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran harga beras yang dapat mencapai 7 tahun penjara. Namun, dia mengaku mempertanyakan perubahan besaran denda dalam aturan yang berlaku, dari nominal yang sebelumnya disebut Rp 150 miliar menjadi Rp 1,5 miliar.
"Ancamannya 7 tahun benar. Kalau dulu undang-undangnya itu tulis Rp 150.000.000.000 dendanya. Saya tidak tahu kenapa berubah menjadi Rp 1.500.000.000, tapi itu regulasi yang ada. Kita ikut saja," ungkapnya.
Selain permainan harga, Amran turut menyinggung dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi yang diklaim mengandung vitamin B12. Dia menyebut hasil temuan menunjukkan kandungan yang dicantumkan dalam klaim produk tersebut tidak sesuai.
Beras itu disebut dijual dengan harga Rp 40 ribu hingga Rp 56 ribu, jauh di atas harga beras pembanding yang disebut sekitar Rp 13.500. Amran menilai praktik tersebut merugikan konsumen karena masyarakat membeli produk dengan harga mahal berdasarkan klaim yang diduga tidak benar.
"Yang dianggap punya vitamin B12, padahal tidak ada. Dijual mahal Rp 56.000, dijual Rp 40.000. Harusnya harganya Rp 13.500. Jadi, yang ditipu adalah masyarakat. Dan itu enggak boleh," ujarnya.
Amran mengatakan pemerintah telah menetapkan 13 tersangka dalam perkara dugaan pelanggaran beras selama tiga pekan terakhir. Dia menegaskan penindakan akan terus dilakukan terhadap pelaku usaha besar yang terbukti melakukan pelanggaran.
Di sisi lain, Amran juga memantau penyaluran bantuan pangan di Samarinda. Pemerintah menyiapkan bantuan untuk 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia selama periode Oktober, November, dan Desember 2026.
"Hari ini kami datang memantau langsung di Kalimantan Timur terkait pembagian bantuan pangan. Bantuan pangan ini akan diberikan kepada 33,2 juta penerima manfaat seluruh Indonesia untuk bulan Oktober, November, dan Desember," tuturnya.
Simak Video "Video: Mentan Lapor ke Prabowo Harga Beras Mulai Turun"
[Gambas:Video 20detik](des/des)




























































