Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan mengikuti Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan penjualan rokok elektrik atau vape di Provinsi Sumatra Utara (Sumut). Kebijakan ini sebelumnya dimunculkan oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution.
"Nantinya kita akan mengikuti dari aturan yang akan dibuat di Perda di provinsi, pasti kita akan selaraskan dengan di Pemerintah Kota Medan dan kita ikut ya. Upaya yang dibangun oleh Pak Gubernur tentang pelarangan tersebut pasti pemerintah kota pasti ikut," ujar Rico saat diwawancarai, Jumat (12/11/2026).
Rico mengatakan, pihaknya akan menyusun strategi terkait para pelaku usaha di Medan yang terdampak pelarangan penggunaan dan penjualan vape.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelaku usaha, Rico mengaku masih mempertimbangkannya.
"Nanti kita akan lihat aturannya seperti apa ya (terkait pemberian kompensasi kepada pelaku usaha). Yang terpenting adalah bagaimana aturan tersebut bisa berjalan dengan benar. Pengawasannya terutama," katanya.
Menurut Politisi Partai NasDem ini, Pemkot Medan akan mencoba membangun komunikasi dengan komunitas dan penjual vape yang akan terdampak kebijakan ini.
"Di mana tempat-tempat penjualan ini kan banyak. Ada cara pendaftarannya, bagaimana kita berkomunikasi. Dalam minggu ini akan kami strategikan. Jadi dalam tahap persiapan," ungkapnya.
Ia juga mengaku mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan rokok elektrik haram. Menurutnya, banyak zat berbahaya di dalam vape yang dapat merusak generasi muda.
"Tentu kita support karena kondisi dari vape sendiri ada zat yang merusak masyarakat, merusak anak-anak muda kita, merusak generasi bangsa kita, ini harus kita hapuskan. Tidak boleh beredar di Kota Medan. Tentu kita support," pungkasnya.
Diketahui, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik (vape) maupun penggunaannya, dinyatakan haram.
Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
MUI sebelumnya melaksanakan Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama DPRD akan menuangkan kebijakan pelarangan penggunaan dan penjualan vape pada rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang ditargetkan rampung pada akhir November 2026.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengesahkan perda tentang larangan vape ya, vape elektrik. Nah, Perda ini nanti di akhir November ini sudah selesai di daerah yang melarang vape," ujar Bobby Nasution dalam Kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Kantor Dishub Sumut, Medan, Selasa (10/11).
Bobby menegaskan, Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, yang merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam regulasi juga akan diatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan sejenisnya. Setelah disahkan, vape tidak lagi diperbolehkan digunakan maupun diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara.
"Jadi tidak boleh digunakan lagi, bahkan diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara," ujarnya.
Simak Video "Health Corner: Indonesia Sehat, Pantang Ribet saat Berobat"
Bank In Payment Easier Regions Send Money Help Also(nkm/nkm)



























































