Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mulai mengalihkan fokus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari kondisi darurat menuju pemulihan pascabencana. Status tanggap darurat resmi berakhir pada 7 November 2026 dan dilanjutkan dengan masa transisi pemulihan mulai 8 November 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah Pemko Palangka Raya menggelar rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (6/11).
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan seluruh unsur yang hadir sepakat tidak memperpanjang status tanggap darurat. Pemerintah kini mulai mempersiapkan langkah penanganan dampak karhutla setelah masa darurat berakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin kita melakukan rapat evaluasi status. Status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya berakhir pada hari ini 7 November," ujar Zaini, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, perubahan status tersebut bukan berarti penanganan karhutla dihentikan. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan penanganan terhadap titik api yang masih membutuhkan perhatian agar tidak kembali meluas.
"Di sisi lain, masa transisi pemulihan akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dampak kebakaran sekaligus menghitung kebutuhan penanganan pascabencana," katanya.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengkajian kebutuhan pascabencana atau JITUPASNA. Hasil kajian tersebut akan menjadi landasan dalam menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Zaini telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya agar segera menyusun dokumen perencanaan tersebut secara menyeluruh.
"Melalui kajian itu, pemerintah ingin memastikan dampak karhutla dapat terpetakan dengan baik, termasuk kebutuhan rehabilitasi dan langkah pemulihan yang harus dilakukan di lapangan," katanya.
Dengan berakhirnya status tanggap darurat, Pemko Palangka Raya kini menghadapi tahapan berikutnya, yakni memastikan dampak bencana tertangani dan kondisi wilayah berangsur pulih.
"Meski demikian, kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran tetap menjadi perhatian pemerintah daerah," pungkasnya.




























































