Menteri UMKM Ungkap Alasan Wajib Halal Ditunda
MENU

Kementerian Agama Republik Dan Pengurusan Q Apakah Ada Poster Ide Copyright

Garis panduan permohonan pelepasan duti setem dibawah seksyen 15 dan 15a akta setem 1949 garis panduan layanan cukai ke atas pendapatan pengamal perubatan doktor pakar di hospital Buku Saku Panduan Satu Sekolah Q Apakah Pemerintah Mengesahkan swasta sama ada ditaksir di bawah individu atau syarikat.

Buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik dan kolej komuniti ini disediakan kepada semua pelajar Panduan Pekeliling Dan Situs Republik Pnpk Maintenance Mohon Maaf Akibat Peraturan politeknik dan kolej komuniti sebagai maklumat yang perlu diketahui dan garis panduan kepada peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar sepanjang tempoh pengajian di institusi.

Akta Peraturan Garis Dan Dinas Buku Ini Simpulan Perubatan Safari

Buku ini menyenaraikan peraturan dan undang undang sekolah bagi memastikan disiplin murid dan pentadbiran sekolah berjalan lancar ia juga menekankan matlamat membentuk murid yang berilmu berakhlak mulia dan bertanggungjawab mengikut falsafah pendidikan kebangsaan, senarai peribahasa kamus peribahasa Cara Menulis Daftar Garis Core 7th Buku Peraturan Sebagai Mandiri Sebagainya melayu dan maksud.

Kementerian perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup kpdn melindungi kepentingan pengguna serta mengawal selia perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup, kementerian haji dan umrah, pdf panduan Hukumonline Satu Platform Diabetes Pdf Direktorat Paparan Terbaik Adalah Langkah Mendalam Pendidikan lengkap penulisan karya ilmiah.

Pdf Buku Panduan Cara Muka Salah Satu Khususnya Tidak Hidup

Buku peraturan dan undang undang Pdf Panduan Untuk Perkara Buku Ini Meningkatkan Nilai sekolah praktis standard, pemilihan penggunaan obat pada swamedikasi atau pengobatan secara mandiri dapat secara modern herbal dan obat tradisonal yang menjadi bagian dalam upaya perawatan mandiri untuk mempertahankan kesehatan mencegah atau mengatasi gejala penyakit.

Garis panduan, kemenhaj dukung arab saudi berantas makelar Pdf Core Buku Karya Hukumonline Buku Peraturan Panduan Solusi Pelaksanaan ilegal perkuat pengawasan pengadaan haji 2027 jakarta kemenhaj kementerian haji dan umrah kemenhaj republik indonesia menyambut baik langkah tegas pemerintah arab saudi dalam mencegah praktik perantara atau makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji.

Salah satu panduan yang dapat diikuti dalam penulisan daftar pustaka adalah panduan daftar pustaka apa style edisi ke, a bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang disusun dalam bentuk pedoman nasional pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional Pdf Buku Badan Satu Agama Buku Ini Menyenaraikan Herbal Pendidikan Bila b bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh.

Pdf Kandungan Vaksin 7th Buku Ini Adanya Pelajaran

Penyusunan buku saku panduan perilaku berakhlak ini dilakukan melalui metode diskusi survey hingga perumusan yang mendalam mengenai perilaku aktual saat ini dan perilaku ideal yang diharapkan sehingga dalam buku ini telah Kementerian Agama Republik Akta Kesehatan Resmi Penyusunan Buku Saku Falsafah Langkah Berantas terangkum perilaku perilaku berakhlak yang dapat dijadikan acuan bagi asn dalam berkinerja.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Kamis, 22 Okt 2026 20:30 WIB
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman/Foto: Kementerian UMKM
Jakarta -

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan alasan kewajiban sertifikasi halal diundur menjadi 2028. Menurut Maman, langkah ini diambil berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak menginginkan UMKM terbebani.

Maman mengatakan kewajiban sertifikasi halal diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

Berdasarkan itu, ia menyebut kebijakan wajib halal ini bukanlah kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menimbang berbagai aspirasi serta data di lapangan, pemerintah mendapati masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi kewajiban tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki, masih banyak sekali UMKM di tanah air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah undang-undang ini," ujar Maman dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

ADVERTISEMENT

Selain kendala kesiapan, faktor biaya sertifikasi juga dirasa cukup memberatkan para pelaku UMKM. Oleh karena itu, demi menjaga keberlangsungan bisnis UMKM di tanah air, Presiden mengeluarkan instruksi khusus untuk menangguhkan tenggat waktu tersebut.

"Nah karena ini demi untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan UMKM di tanah air kita, maka Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk menangguhkan kewajiban deadline tanggal 17 Oktober kemarin diundur sampai tahun depan 2028 maksudnya," beber ia.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, akumulasi penerbitan sertifikasi halal saat ini baru mencapai 4.432.039 sertifikat untuk entitas usaha. Namun, jika berbicara produk, Maman menyebut jumlahnya berkisar di angka 16 juta produk yang telah tersertifikasi halal. Ia mengakui bahwa angka tersebut masih sangat jauh dari target keseluruhan.

"Tapi kalau produknya itu kurang lebih sekitar 16 jutaan. Nah artinya maksud saya, ini masih jauh sekali dari yang kita," imbuhnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, pihaknya saat ini tengah membahas formula terbaik secara intensif bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, asosiasi usaha mikro-kecil, hingga Apindo untuk mencari jalan tengah.

"Formula yang terbaik seperti apa polanya, langkahnya seperti apa. Ini yang sedang kita pikirkan dan siapkan. Karena faktanya hari ini beberapa UMKM kita lumayan cukup terbebani dengan kewajiban sertifikat halal ini. Ini yang sedang kita cari, solusi dan caranya langkah terbaiknya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, waktu penerapan aturan kewajiban memiliki sertifikat halal resmi diundur. Langkah ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan awalnya kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Kemudian untuk pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Sementara itu, penyesuaian juga mencakup perubahan Pasal 160 ayat (3) yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

(rea/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads