Batas waktu pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 berakhir hari ini. Pekerja yang masuk dalam daftar calon penerima dan masih perlu memperbarui informasi diminta segera menyelesaikan proses tersebut.
BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pengkinian data dapat dilakukan paling lambat pada 17 November 2026. Informasi itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Pengkinian data diperlukan untuk memperbarui informasi pekerja, termasuk identitas dan rekening yang akan digunakan dalam proses penyaluran bantuan. Proses ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pekerja maupun melalui perusahaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cara Pengkinian Data BSU 2026
Pekerja dapat memperbarui data melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) atau situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Berikut langkah-langkahnya:
1. Melalui aplikasi JMO
- Unduh dan buka aplikasi JMO.
- Pilih menu 'Pengkinian Data BSU' pada halaman login.
- Masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir.
- Klik 'Lanjutkan'. Jika terdaftar sebagai calon penerima, pekerja dapat melanjutkan proses pengkinian data.
- Ambil atau unggah foto diri dan KTP dengan kualitas yang jelas.
- Lengkapi informasi pribadi yang diminta, termasuk nama ibu kandung, alamat email, dan tempat tinggal.
- Masukkan informasi rekening bank, kemudian pilih 'Kirim Data'.
2. Melalui situs BPJS Ketenagakerjaan
- Buka situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/.
- Isi NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir pada kolom yang tersedia.
- Klik 'Lanjutkan'.
- Jika termasuk calon penerima, lengkapi data yang diminta.
- Unggah foto diri dan KTP.
- Isi informasi pribadi serta rekening bank.
- Pastikan seluruh informasi sudah benar, kemudian kirim data.
Sementara itu, pengkinian data melalui perusahaan dapat dilakukan oleh petugas HRD menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja yang melakukan pengkinian data otomatis ditetapkan sebagai penerima BSU. Penetapan penerima tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Berdasarkan aturan tersebut, berikut kriteria pekerja yang berhak menerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai upah minimum yang berlaku di wilayahnya.
- Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
- Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Untuk pekerja di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat dengan ketentuan pembulatan sebagaimana diatur dalam Permenaker. Jika suatu daerah tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah upah minimum provinsi (UMP).
Kemnaker menetapkan BSU 2026 sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus dengan total Rp 900 ribu kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Setelah pengkinian data selesai, calon penerima dapat memantau informasi lanjutan mengenai penyaluran melalui situs resmi BSU Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id/. Proses penetapan penerima tetap menunggu verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Artikel ini ditulis Muhammad Fikri Haikal Saragih, peserta Maganghub Kemnaker di detikcom
Baca juga: Apakah BSU Cair di Tahun 2026? Cek Faktanya |
Simak Video "Video Gibran Minta BSU Tak Digunakan Judol: Pasti Ketahuan, Akan Dicabut! "
Perancangan Yang Berkesan Langkah Mengukur Penilaian Adalah Program Pada Pengoptimuman(mjy/mjy)



























































