Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menyatakan minimal 20 persen dari pendapatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), akan masuk ke Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.
"Ya, jadi memang Kopdes ini menggunakan Dana Desa. Oleh karena itu kami dari Kementerian Desa punya kepentingan yang sangat besar. Kopdes ini harus berhasil. Karena juga di Inpres nomor 17 (tahun 2025) juga diatur, sekurang-kurangnya 20% dari pendapatan Kopdes ini akan menjadi pendapatan asli desa," kata Menteri PDT, Yandri Susanta, diwawancarai para wartawan saat mengecek operasional KDMP Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/10/2026).
Yandri mengecek KDMP Sobokerto bersama dengan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Hadir pula Direktur Utama PT. Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Kemudian hadir juga Direktur PT Pupuk Indonesia (Persero), Pangdam IV/Diponegoro, Bupati Boyolali dan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usai dari KDMP Sobokerto, Yandri Susanto, melanjutkan meninjau 4 KDMP lainnya di wilayah Kabupaten Boyolali. Yakni di KDMP Kismoyoso dan KDMP Pandeyan, Kecamatan Ngemplak. Kemudian ke KDMP Trayu dan Banyudono, di Kecamatan Banyudono.
Yandri mengemukakan, dalam Inpres nomor 17 itu sudah disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen pendapatan KDMP ini menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD). Sehingga KDMP ini memiliki sumbangsih kuat untuk PAD Desa dengan adanya margin keuntungan penyaluran barang-barang subsidi pemerintah.
"Misalkan gas ada (keuntungan) Rp 2,500, marginnya pupuk ada, dapat dari PLN, dapat dari PT Pos dan lain sebagainya. Itu akumulasi dari keuntungan nanti, 20 persennya masuk menjadi pendapatan asli desa," ujarnya.
Menurut Yandri, keberadaan Kopdes Merah Putih ini sangat strategis untuk masyarakat desa. Karena para pegawainya merupakan warga desa setempat. Juga untuk memberikan pelayanan kebutuhan pokok, khususnya barang-barang subsidi pemerintah ke masyarakat.
"Yang bekerja juga kan warga desa. Pelayanan juga untuk desa. Jadi ini sangat strategis, oleh karena itu kita harus wajib menyukseskan," ucap dia.
Dikemukakan Yandri, memang pembangunan KDMP ini dilakukan secara bertahap. Yang dibangun saat ini baru di lahan yang ideal. Yaitu dengan luasan 20 x 30 meter atau 600 meter persegi.
"Bagaimana dengan tanah yang tidak ideal, tetap dibangun, ya tetap dibangun tahap berikutnya. Kemudian kalau nanti juga belum punya tanah, juga tetap akan kita carikan solusi supaya ada lokasinya," jelas Yandri.
Intinya, lanjut dia, targetnya semua desa di Indonesia nantinya memiliki Kopdes Merah Putih. Karena Kopdes ini menjadi alat infrastruktur Pemerintah untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi.
"Karena setiap desa itu punya warga yang memang menerima barang-barang bersubsidi. Termasuk tadi gas LPG, punya hak juga. Bukan hanya satu, dua desa. Tapi semua desa berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari Negara melalui barang-barang bersubsidi," imbuh dia.
"Jadi memang ini (pembangunan KDMP) bertahap ya, kita terima kasih kepada Agrinas Pangan Nusantara, terutama kepada Pak Wapang (Wakil Panglima), Pak TNI, Pak Pangdam, karena tanpa kegesitan mereka, ya enggak mungkinlah 35.000 dalam setahun itu terbangun. Maka perlu kerja sama semua pihak termasuk tadi manajer Kopdes, kemudian Pak Kadesnya, kemudian pengurusnya. Intinya ini adalah kolaborasi tidak bisa hanya kerja sendirian," sambungnya.
Lahan lokasi KDMP juga harus clear and clean. Lokasinya juga yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
Ditanya terkait kolaborasi Kopdes dengan BUMDes, Yandri menyatakan, akan saling memperkuat. Dia mengaku, keberadaan BUMDes itu menjadi pertanyaan pertamanya saat rapat terbatas (Ratas) pertama pembentukan Kopdes tahun 2025 lalu. BUMDes dan Kopdes harus jalan semua.
"BUMDes dengan Kopdes, Insyaallah saling memperkuat. Itu pertanyaan saya pertama waktu bulan puasa tahun 2025, ketika Ratas pertama membentuk Kopdes. Saya tanya dengan Bapak Presiden, Pak, gimana dengan Kopdes dan Bumdes? Dua-duanya tetap harus jalan, karena memang selama ini unit usaha antara Kopdes dengan Bumdes Insyaallah irisannya sangat sedikit," terangnya.
Ia mencontohkan, kalau BUMDes selama ini menggunakan unit usaha dengan sifatnya produksi. Seperti desa-desa tematik, ada desa ayam petelur, desa nila, desa wisata dan sebagainya. Hal ini bisa kerja sama dengan Kopdes dan saling melengkapi.
"Misalkan disini ada Desa Wisata nanti, mungkin kebutuhan dari Desa Wisata itu bisa disuplai oleh Kopdes. Jadi intinya tidak akan tumpang tindih, tidak akan saling mengkerdilkan, justru saling membesarkan antara Kopdes dan Bumdes," ucap dia.
Yandri juga menyatakan, Kementerian Desa juga atur alur koordinasi antara BUMDes dan Kopdes ini.
Baca juga: TRANSTV Festival Akan Sambangi Warga Jateng |
(afn/apu)

































































