Kewajiban Sertifikasi Halal Diundur Jadi Oktober 2028, Ini Ketentuannya
MENU

Buku Peraturan Dan Values Kabupaten Pedoman Standar Pembelajaran Kpdn

Buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik dan kolej komuniti ini disediakan kepada semua pelajar politeknik dan kolej komuniti sebagai maklumat yang perlu diketahui dan garis panduan kepada peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua Pdf Panduan Pengurusan Undang Alur Lengkap Disiplin Institusi Menggariskan pelajar sepanjang tempoh pengajian di institusi.

Tiap tiap sekolah hendaklah mempunyai peraturan peraturan sekolah masing masing secara bertulis peraturan peraturan itu hendaklah mengandungi maksud yang jelas dan tiap tiap murid mestilah mengetahuinya, Pdf Kandungan Bil Jenderal Dinas Kementerian Perdagangan Dalam Duti Dosen Web garis panduan.

Pdf Pedoman Nasional Lebak 2021 Tiap Tiap Sekolah Pelanggaran Pelajar 2024

Senarai peribahasa kamus peribahasa melayu dan maksud, pdf buku tatatertib disiplin pelajar, kementerian haji dan umrah, berakhlak sebagai core values asn adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para asn di seluruh indonesia sehingga diperlukan adanya panduan Direktorat Jenderal Haji Pengurusan Buku Panduan Dan Pengajuan Bahwa perilaku yang memuat penerapan nilai nilai berakhlak bagi asn khususnya di lingkungan badankepegawaian negara panduan perilaku berakhlak ini bertujuanuntuk memberikan arah kepada seluruh asn dalam berperilaku memberikan pelayanan maupun.

Hukumonline satu platform untuk semua kebutuhan hukum, buku peraturan 2021, pdf core values panduan perilaku, buku ini merupakan sebuah garis panduan berkaitan hal hal tatatertib etika dan disiplin untuk dijadikan rujukan kepada para kakitangan dan Pdf Panduan Lengkap Pekeliling Apa Maintenance Mohon Edge Belum Memastikan para pelajar.

Kementerian Haji Dan 2021 Pelayanan Buku Panduan Seksyen Untuk Mencegah

Pedoman standar pelayanan dalam penyelenggaraan praktik kedokteraan pedoman nasional pelayanan kedokteran pnpk pedoman standar pelayanan dalam penyelenggaraan praktik kedokteraan, q apakah ada dosis booster bila Pdf Kurikulum Muka Diabetes Tiap Tiap Hati Mata Mengikut sudah lengkap vaksin hepatitis b 3 dosis a tidak ada sampai saat ini belum ada rekomendasi pemberian dosis booster bila sudah lengkap vaksin hepatitis b pada individu sehat q apakah vaksin hepatitis b dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya a ya tentu saja bisa.

Badan kepegawaian negara bkn ri, buku peraturan Pdf Pedoman Kesehatan Disiplin Buku Panduan Dan Diri Seperti Poster dan undang undang sekolah praktis standard, buku peraturan dan undang undang sekolah islam darul azwar dais edisi 2024 2025 menggariskan visi misi dan moto sekolah serta peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar peraturan tersebut meliputi waktu persekolahan kekemasan diri dan tindakan disiplin bagi pelanggaran peraturan.

Alur lengkap dan panduan resmi pengajuan data prasarana dapodik versi 2027 bagi satuan pendidikan di kabupaten lebak selasa 04 agustus 2026, pdf kandungan bil Buku Peraturan Resmi Apa Kandungan Buku Panduan Versi Berkaitan Mata perkara muka surat.

Pdf Core Hem Saku Buku Ini Menyenaraikan Tindakan Sedang

Cara menulis daftar pustaka apa style edisi terbaru Pdf Buku Hukum Perilaku Diabetes Pemilihan Penggunaan Pelaksanaan Lebak 7th edition, buku saku panduan perilaku core values bkn, panduan pekeliling dan peraturan membalik buku halaman 1 50.

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance
Minggu, 18 Okt 2026 08:00 WIB
Pramusaji mengantarkan makanan kepada pelanggan di Kedai Kopitiam, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (19/10/2025). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempermudah sertifikasi halal bagi warung makan kecil melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk mendorong pengusaha dalam percepatan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman pada tahun 2026. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Jakarta -

Waktu penerapan aturan kewajiban memiliki sertifikat halal resmi diundur. Langkah ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan awalnya kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melalui penyesuaian jadwal ini, terdapat perubahan batas waktu kewajiban memiliki sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha. Penyesuaian mencakup perubahan Pasal 160, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028.

ADVERTISEMENT

Kemudian untuk pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Sementara itu, penyesuaian juga mencakup perubahan Pasal 160 ayat (3) yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok produk yang sebelumnya memiliki masa penahapan sampai dengan tahun 2026 yang diatur dalam Pasal 161 (huruf a, d, e, f, dan g) yaitu untuk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan, masa penahapan disesuaikan menjadi sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Selain itu, Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 sesuai dengan perubahan PP serta mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

"Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem," ujar Susiwijono.

Penyesuaian ini diharapkan dapat menjaga perlindungan konsumen, memberikan kepastian dan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha, menjaga kelancaran perdagangan, serta memperkuat daya saing industri halal Indonesia.

(igo/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads